Survei: Isu Etnis dan Agama Tak Berpengaruh di Pilkada DKI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2012 di Rutan Cipinang, Jakarta, Kamis (20/9). ANTARA/Reno Esnir

    Pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2012 di Rutan Cipinang, Jakarta, Kamis (20/9). ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.COJakarta - Isu agama dan etnis tidak berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas calon Gubernur DKI Jakarta 2017. Demikian hasil penelitian Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang diumumkan Kamis, 21 Juli 2016.

    "Ternyata kalau kita tanyakan lewat hadis atau ucapan populer bahwa orang Islam tidak boleh dipimpin oleh orang bukan Islam, 48 persen tidak setuju, 29 persen setuju, 12 persen sangat setuju, dan 8 persen tidak menjawab," kata peneliti bidang negara kesejahteraan dan pembangunan sosial SMRC, Sirojudin Abbas.

    Sirojudin menambahkan, mengenai pandangan bahwa etnis minoritas tidak boleh memimpin etnis mayoritas, persepsi publik ternyata 64 persen tidak setuju, 20 persen setuju, 4 persen sangat setuju, dan 10 persen tidak menjawab. "Gubernur DKI ini sangat liberal, isu rasisme tidak laku di sini," ujar Sirojudin.

    "Ke mana efek itu? Orang boleh punya persetujuan terhadap ide itu, tapi kalau soal pemimpin ada faktor lain," ucap Sirojudin. 

    Hasil tidak setuju terhadap isu pemimpin muslim mengarah pada pemilih Ahok. Sedangkan yang setuju (29,4 persen) pemimpin harus sesama muslim 30 persennya adalah pemilih Yusril Ihza Mahendra. Namun 28,7 persennya adalah pemilih Ahok.

    "Dan mengenai isu etnis minoritas pun itu ada di (pemilih) Yusril lagi," tutur Sirojudin. Dari 19,8 persen yang sangat setuju, ada 27,4 persen yang setuju dengan ide pemimpin harus berasal dari etnis mayoritas berasosiasi dengan pemilih Yusril.

    AKMAL IHSAN | YY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.