Kemenlu Sebut Rapat Keamanan Laut Tiga Negara Ditunda

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menlu Retno LP Marsudi usai rapat koordinasi Crisis Center di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 14 Juli 2016. TEMPO/Hans Yo

    Menlu Retno LP Marsudi usai rapat koordinasi Crisis Center di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 14 Juli 2016. TEMPO/Hans Yo

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan pertemuan untuk membahas prosedur keamanan laut antara Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina ditunda. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung di Kuala Lumpur, pada 20-21 Juli 2016.

    "Dari informasi yang kami terima, Menhan Filipina tak dapat hadir karena urusan di negaranya, sehingga pertemuan itu batal dilaksanakan hari ini," kata Arrmanatha di Ruang Palapa Kemlu, Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Juli 2016

    Arrmanatha pun sempat mengaku belum mengetahui jadwal ulang pertemuan ketiga Menteri Pertahanan tersebut. "Menhan kita pun saat ini tidak jadi ke sana."

    Dari jadwal pejabat tinggi negara yang tersebar secara berantai, Menhan RI Ryamizard Ryacudu diketahui sedang berkunjung ke Palembang, Sumatera Selatan, dan baru kembali ke Jakarta pukul 19.00 WIB, Kamis malam.

    Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya mengatakan pemerintah sedang menggodok dua opsi utama untuk pengamanan jalur pelayaran kapal batu bara.

    "Dijajaki, apakah soal penentuan koridor laut, atau penggunaan sea marshal (personel bersenjata)," ujar Retno di gedung Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, 14 Juli lalu.

    Opsi yang akan diambil, kata Retno, harus didasari hasil komunikasi antar-Menteri Pertahanan di Kuala Lumpur tersebut.

    Pemerintah kini berfokus pada pengamanan kapal tarik jenis tug boat, yang menyuplai batu bara ke Filipina. Sebanyak 15 persen kapal pengirim batu bara adalah jenis tug boat, sedangkan sisanya adalah kapal besar.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.