Mendagri Terapkan E-Planning untuk Cegah Korupsi di Tingkat Daerah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendagri Tjahjo Kumolo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Juni 2016. Dalam pernyataannya, Tjahjo menampik anggapan bahwa penghapusan ribuan perda ini merupakan efek domino terhadap razia warung makan yang dilakukan Satpol PP Serang pada bulan Ramadan. TEMPO/Subekti

    Mendagri Tjahjo Kumolo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Juni 2016. Dalam pernyataannya, Tjahjo menampik anggapan bahwa penghapusan ribuan perda ini merupakan efek domino terhadap razia warung makan yang dilakukan Satpol PP Serang pada bulan Ramadan. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menggelar diskusi perencanaan elektronik (e-planning). Konsep ini dianggap berhasil diterapkan dan membawa manfaat bagi masyarakat, salah satunya di Surabaya.

    Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pun hadir dalam diskusi ini untuk memaparkan konsep e-planning di daerahnya sebagai bahan studi banding bagi daerah lain di Indonesia.

    "Konsep (e-planning) Surabaya menarik untuk dikaji, sehingga tak perlu daerah studi banding ke luar negeri. Ini dapat menekan biaya tinggi," kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Juli 2016.

    Konsep e-planning diciptakan untuk mendukung rancangan pembangunan. Konsep ini, menurut Tjahjo, efektif mencegah praktek korupsi di tingkat daerah.

    "Area rawan korupsi yang menjerat pejabat daerah ada tiga hal, yaitu di perencanaan anggaran, dana bantuan sosial hibah, dan masalah pajak retribusi," ucap Tjahjo.

    Kata Tjahjo, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mendukung dengan pembentukan cabang di daerah. "Karena polisi dan kejaksaan dianggap sebagai mitra daerah, hanya KPK yang ditakuti."

    Dalam diskusi itu, hadir Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana.

    "Fokus KPK saat ini adalah pencegahan (korupsi). Sebab, tidak baik kalau semua kepala daerah terjerat kasus korupsi," kata Basaria saat awal diskusi.

    Basaria mengakui pengawasan KPK lebih mengarah ke pusat. Namun dia juga mengatakan KPK kini memperhatikan enam provinsi yang dianggap sering menjadi lahan korupsi. Sejumlah provinsi yang dia sebut ialah Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua Barat, Papua, dan Aceh.

    Tugas KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012, kata Basaria, adalah mencegah, termasuk memonitor kementerian dan lembaga. "KPK cenderung langsung pada penindakan hukum, jadi perlu juga proses mencegah untuk mengatasi potensi korupsi."

    Sedangkan untuk BPKP, Ardan mengatakan tugasnya berbeda dengan KPK. BPKP lebih berfokus terhadap pengawasan akuntabilitas keuangan.

    "BPKP sebagai aparat pemerintah mendorong aktivitas yang sifatnya meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah," ujarnya.

    Dalam diskusi itu, pemerintah menekankan konsep e-planning yang baik, seperti yang diterapkan di Surabaya, dan akan diteruskan ke seluruh provinsi, kabupaten, serta kota.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kawhi Leonard Angkat Toronto Raptors Menjadi Juara NBA 2019

    Toronto Raptors, dimotori oleh Kawhi Leonard, mengalahkan Golden State Warrior dengan skor 114-100 di Oracle Arena, kandang Stephen Curry dan tim.