PDIP Akan Umumkan Nama Calon Gubernur Jakarta, Begini Reaksi Ahok

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    TEMPO.CO, Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama mengatakan calon Gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pastilah sosok yang diinginkan rakyat. Menurut pria yang sering disapa Ahok itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pasti akan menjamin pasangan calon pemimpin Jakarta yang diusung partai itu adalah orang terbaik yang diinginkan rakyat.

    "Itu prinsip Bu Mega. Malah Bu Mega tidak ingin Jakarta ini enggak bagus. Malulah, kan ibu kota. Itu yang beliau jamin," ucapnya di Balai Kota DKI, Kamis, 21 Juli 2016.

    Hal itu dikatakan Ahok menanggapi kabar bahwa PDI P akan mengumumkan hasil fit and proper test bakal calon Gubernur DKI Jakarta hari ini.

    "Ya, oke saja. Kan, PDIP ada proses, ya. PDIP bilang, tidak mau buru-buru karena punya mekanisme tersendiri," ujar Ahok.

    Ahok menuturkan PDIP memiliki jumlah kursi yang cukup untuk mengusung sendiri pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017.

    Ketika ditanyai soal kemungkinan dia diusung PDIP, mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan keputusannya bergantung pada relawannya, Teman Ahok. Menurut dia, bila PDIP mendukungnya, itu malah bagus, karena semakin banyaknya dukungan partai yang mengalir kepadanya.

    Saat ini ada tiga partai yang telah memastikan dukungannya kepada Ahok, yaitu Partai Hati Nurani Rakyat, Partai NasDem, dan Partai Golongan Karya. Jika diakumulasi, jumlah kursi ketiganya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta sudah cukup untuk mengusung Ahok di jalur partai politik. Namun Ahok sendiri belum memutuskan akan menempuh jalur itu atau perseorangan.

    FRISKI RIANA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.