Pemerintah Tolak Hasil IPT 1965, Ini Alasannya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Acara International People Tribunal untuk Tragedi 1965 di Den Haag, Belanda. TEMPO/Purwani Diyah Prabandari

    Acara International People Tribunal untuk Tragedi 1965 di Den Haag, Belanda. TEMPO/Purwani Diyah Prabandari

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armanatha Nasir, mengatakan pemerintah berkukuh menolak hasil putusan dari International People’s Tribunal on 1965 Crimes Against Humanity in Indonesia (IPT 1965), yang menyebut Indonesia terbukti melakukan genosida.

    “Kelompok IPT 65 dan kegiatan yang dilakukan tidak memiliki mandat hukum legitimate,” kata Nasir saat dihubungi Tempo, Rabu, 20 Juli 2016.

    BacaPutusan IPT 1965: Indonesia Harus Minta Maaf

    Nasir menilai, IPT 1965 dan kegiatan yang dilakukan berada di luar mekanisme hukum yang sah maupun proses nasional yang telah dan sedang berlangsung. Ia mengatakan kegiatan mereka merupakan bentuk kebebasan untuk menyampaikan ekspresi dan pendapat.

    Dalam putusan IPT 1965, ada tiga rekomendasi yang digulirkan, yaitu permintaan maaf dari pemerintah kepada semua korban peristiwa 1965, penyintas, dan keluarga. Pemerintah pun diminta menyelidiki dan menuntut semua pelaku. Rekomendasi terakhir, pemerintah memastikan ada kompensasi setimpal.

    Nasir menilai, penanganan masalah hak asasi manusia, termasuk peristiwa 1965, menuntut pendekatan komprehensif dan inklusif dengan melibatkan semua elemen bangsa. Ia memastikan, sebagai negara demokrasi, komitmen tinggi memajukan dan melindungi hak asasi manusia serta demokrasi harus dimiliki.

    DANANG FIRMANTO


  • HAM
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?