Main Pokemon Dilarang di Lingkungan Istana  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pengunjung bermain Pokemon Go di area di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, 16 Juli 2016. Dalam hitungan hari sejak diluncurkan pada 6 Juli 2016, Pokemon Go telah diunduh oleh lebih 15 juta pengguna. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Sejumlah pengunjung bermain Pokemon Go di area di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, 16 Juli 2016. Dalam hitungan hari sejak diluncurkan pada 6 Juli 2016, Pokemon Go telah diunduh oleh lebih 15 juta pengguna. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Mulai hari ini, setiap orang dilarang bermain game Pokemon GO di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Padahal sebelumnya para pemburu Pokemon bisa mencari karakter Pokemon di sekitar area Istana.

    Larangan tersebut tertulis pada secarik kertas yang terpasang di balik pintu ruang wartawan di Istana Kepresidenan. Surat tersebut berisi larangan kepada siapa pun untuk bermain dan mencari Pokemon di lingkungan Istana.

    Kepala Biro Pers Media dan Informasi Istana Kepresidenan Bey Machmudin membenarkan larangan tersebut. Ia mengatakan alasan pelarangan tersebut untuk menjaga keamanan lingkungan Istana. "Di sini kan untuk bertugas, bukan bermain," kata Bey di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2016.

    Ia menjelaskan, demi menjaga keamanan, lingkungan Istana harus steril dari hal yang berkaitan dengan permainan, seperti game Pokemon. Pasalnya, kata dia, Pokemon menuntut pemainnya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Adapun penjagaan di lingkungan Istana sangat ketat. "Ini agar tidak menimbulkan kecurigaan," ujarnya.

    Ketika game Pokemen GO ini menjamur di Jakarta, sejumlah karakter bisa ditemukan di area Istana Kepresidenan. Ada beberapa karakter yang tampak di sekitar gerbang Istana di Jalan Merdeka Timur, Patung Panahan Istana Negara, gerbang Wisma Negara, serta di Sekretariat Negara.

    Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan adanya karakter Pokemon di lingkungan Istana. Kendati memiliki aplikasinya, ia mengingatkan agar berhati-hati memainkan game tersebut. "Orang yang nyetir harus dilarang," tutur Pramono.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.