KKN Kaesang Dijaga Ketat, Wartawan Dilarang Meliput

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep,mengikuti Community Outreach Program (COP) atau Kuliah Kerja Nyata(KKN) di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang diselenggarakan UKPetra Surabaya bekerjasama dengan universitas dalam dan luar negeri, Kamis,14 Juli 2016. TEMPO/ISHOMUDDIN

    Putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep,mengikuti Community Outreach Program (COP) atau Kuliah Kerja Nyata(KKN) di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang diselenggarakan UKPetra Surabaya bekerjasama dengan universitas dalam dan luar negeri, Kamis,14 Juli 2016. TEMPO/ISHOMUDDIN

    TEMPO.CO, Mojokerto - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyesalkan larangan peliputan dan pengamanan berlebihan pada anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) bersama ratusan mahasiswa dalam negeri dan asing di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 14 Juli hingga 4 Agustus 2016.

    "Kami menyesalkan jika sampai ada pengamanan dari aparat keamanan yang menghambat kerja jurnalistik," kata Ketua AJI Surabaya yang juga membawahi wilayah Mojokerto, Prasto Wardoyo, saat dihubungi, Rabu, 20 Juli 2016.

    Prasto mengatakan kekhawatiran aparat keamanan akan terganggungnya kegiatan dan keselamatan anak Presiden serta para mahasiswa asing berlebihan. "Publik berhak mendapatkan informasi terkait kegiatan tersebut, apalagi juga diikuti peserta dari luar negeri," ujarnya.

    Ia berharap aparat keamanan khususunya Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang mengawal Kaesang dan masyarakat setempat memberi akses bagi wartawan yang akan meliput kegiatan KKN bertajuk Community Outreach Program (COP) yang diselenggarakan Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya bekerjasama dengan universitas dalam dan luar negeri tersebut.

    Wartawan yang akan datang untuk meliput di lokasi KKN dihalangi aparat dan masyarakat. "Pasti ada cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi kekhawatiran soal terganggungnya acara (kegiatan)," katanya.

    Peserta COP yang mencapai 201 orang itu disebar di enam titik di lima desa di dua kecamatan yakni Kecamatan Gondang dan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Kaesang yang merupakan mahasiswa SIM University-Singapore ditugaskan di Dusun/Desa Gumeng, Kecamatan Gondang. Sejumlah wartawan mencari lokasi dusun/desa terpencil tersebut. Namun ketika sampai di jalan masuk ke desa setempat, perjalanan wartawan terhalang.

    "Jalan desa diportal (diblokir) dengan bambu. Kami juga tak diizinkan masuk ke lokasi oleh warga yang berjaga-jaga," kata salah satu kontributor media online nasional, Enggran Budianto.

    Hal yang sama dialami Sudharma Adi, wartawan media cetak di Jawa Timur. "Saya juga enggak boleh masuk ke lokasi dan dihalang-halangi warga," katanya. Ia menyesalkan aparat keamanan dan UK Petra sebagai penyelenggara yang tidak memberi akses bagi wartawan.

    Juru bicara UK Petra, Ajeng Dyah Puspita Sari, membenarkan jika wartawan tidak diizinkan meliput kegiatan Kaesang selama di lokasi KKN. "Mohon maaf, memang tidak diizinkan sebab akan mengganggu jalannya acara," katanya.

    Menurutnya, Kaesang secara pribadi juga meminta kegiatannya selama di Mojokerto tidak dipublikasikan. "Ini juga menjadi keinginan Mas Kaesang agar tidak diekspose. Mohon pengertiannya," kata Ajeng melalui pesan pendek yang dikirim ke Tempo.

    Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Ajun Komisaris Besar Boro Windu Danandito mengatakan pihaknya memang melakukan pengamanan selain pengamanan yang dilakukan Paspampres. "Kami punya pola pengamanan tersendiri dan berkoordinasi dengan Polda, Kodim 0815 Mojokerto, Pemkab, dan UK Petra," katanya.

    Menurutnya, prioritas pengamanan tidak hanya pada Kaesang tapi juga mahasiswa asing. "Prioritas kami keamanan untuk seluruh mahasiswa asing yang melaksanakan KKN," katanya. Jumlah personil Polri yang dilibatkan dalam pengamanan tersebut mencapai 153 personil yang disebar di enam lokasi KKN. Jumlah itu belum termasuk aparat TNI dari Kodim setempat ditambah pengamaman swakarsa dari masyarakat.

    ISHOMUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.