Usai Dilantik, Suhardi Alius Jenguk Jenazah Santoso

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Teroris Santoso. Youtube.com

    Teroris Santoso. Youtube.com

    TEMPO.COJakarta - Calon Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan akan menjenguk jenazah Santoso, pentolan kelompok radikal Mujahidin Indonesia Timur, pada Rabu siang. Selain itu, ia akan meninjau lokasi perburuan kelompok terorisme.

    "Seusai pelantikan, saya langsung terbang ke Sulawesi Tengah," katanya melalui pesan pendek kepada Tempo, Selasa malam, 19 Juli 2016.

    Sejak kemarin, jenazah Santoso masih diidentifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Palu, Sulawesi Tengah. Santoso tewas saat baku tembak dengan aparat di Tambarana, Pesisir Utara Poso, Sulawesi Tengah pada Senin sore. Selain Santoso, anak buahnya yang bernama Mukhtar alias Kahar tewas.

    Suhardi menyatakan jadwal sepekan ke depan akan dipadati dengan konsolidasi penanganan terorisme. "Sepekan ini masih padat," ujarnya.

    Hari ini, Presiden Joko Widodo akan melantik Suhardi sebagai Kepala BNPT, menggantikan Jenderal Tito Karnavian. Pekan lalu, Tito dilantik sebagai Kepala Polri.

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan pelantikan Suhardi. Namun dia belum memberi keterangan lebih lanjut mengenai alasan penunjukan tersebut.

    Suhardi menjabat Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional setelah dimutasi dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal pada Januari 2015. Suhardi dimutasi seusai Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan rekening tidak wajar.

    Sebelumnya, sejumlah sumber menyebut Suhardi merupakan orang yang membocorkan informasi kecurangan dan kepemilikan rekening gendut Budi ke KPK.

    DEWI SUCI RAHAYU | AKMAL IKSAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.