Vaksin Palsu, DPR Minta Kemenkes Bentuk Crisis Center  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Orang tua pasien korban vaksin palsu keluhkan pelayanan di posko pengaduan RS Harapan Bunda, Jakarta Timur, 17 Juli 2016. Tempo/Azis

    Orang tua pasien korban vaksin palsu keluhkan pelayanan di posko pengaduan RS Harapan Bunda, Jakarta Timur, 17 Juli 2016. Tempo/Azis

    TEMPO.COJakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin meminta Kementerian Kesehatan membentuk pusat penanganan krisis atau crisis center untuk menangani kasus vaksin palsu. Ade menyampaikan hal itu saat menerima perwakilan korban vaksin palsu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Juli 2016.

    "Perlu crisis center dan harus dipimpin menteri yang bertanggung jawab," kata Ade. Acara pertemuan dengan korban vaksin palsu tersebut juga dihadiri pemimpin DPR lain, yakni Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Fadli Zon.

    Terkait dengan tata niaga vaksin, Ade mengatakan, pihaknya akan membentuk tim pengawas apabila badan pengawas yang ada tak maksimal. Selain itu, ia menilai perlu keterlibatan beberapa komisi lain di DPR. "Ini harus serius karena menyangkut generasi penerus bangsa," ucapnya.

    Ketua Komisi Kesehatan DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan crisis center yang dibentuk Kementerian Kesehatan dapat digunakan masyarakat untuk mencari informasi soal vaksin. "Kami khawatir ditunggangi kepentingan," ujarnya.

    Dede meminta Kementerian Kesehatan memberi pemahaman kepada keluarga korban dan mendesak mereka melakukan vaksinasi ulang. "Anak yang terkena vaksin palsu paling tidak punya kekebalan. Makanya kami minta selamatkan dulu dengan vaksin ulang," katanya.

    Perwakilan korban vaksin palsu di Rumah Sakit Harapan Bunda, August Siregar, mendatangi DPR untuk menjembatani permasalahan ini. Dia menuding RS Harapan Bunda tak kooperatif dalam kasus vaksin palsu. "Untuk vaksin ulang, kami hargai usahanya, walaupun itu sudah terlambat," tuturnya.

    ARKHELAUS W


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.