Ditanya Soal Sandera, Menlu: Belum Ada yang Signifikan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memberikan keterangan di Istana Merdeka perihal Tenaga Kerja Indonesia yang dihukum mati di Malaysia. TEMPO/Istman

    Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memberikan keterangan di Istana Merdeka perihal Tenaga Kerja Indonesia yang dihukum mati di Malaysia. TEMPO/Istman

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan belum bisa melaporkan perkembangan terbaru perihal pembebasan sepuluh warga negara Indonesia yang disekap kelompok Abu Sayyaf. Menurut Retno, sampai saat ini, belum ada perkembangan yang bisa disampaikan. "Belum ada (perkembangan) yang signifikan (soal pembebasan sandera)," ujar Retno saat dicegat awak media di dekat Istana Merdeka, Senin, 18 Juli 2016.

    Sepuluh WNI kini disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Tiga di antaranya diculik saat melaut di dekat Lahat Datu, Malaysia, sebelum dibawa ke Filipina, yang menjadi basis operasi Abu Sayyaf.

    Kabar terakhir, pada pekan lalu, Kementerian Pertahanan mengatakan sepuluh WNI itu disandera di dua tempat. Empat sandera di antaranya berada di Pulau Panamo, dijaga 50 personel bersenjata. Sandera yang lain berada di Palak, yang berjarak 64 kilometer dari Panamo. Pemisahan tersebut diduga dilakukan untuk menghindari aparat keamanan.

    Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku sudah memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap melakukan operasi militer. Dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Gatot mengatakan anak buahnya harus siap menghadapi segala kemungkinan terkait dengan pembebasan sandera.

    "Kepada prajurit TNI, saya perintahkan untuk selalu siap menghadapi segala kemungkinan apabila dilibatkan dalam upaya pembebasan sandera," ujar Gatot, yang juga menyebut penyanderaan berulang tak bisa dibiarkan.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.