Menteri Ryamizard Sebut Kapal Indonesia akan Mulai Dikawal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai penyerahan tanda kehormatan Yudha Dharma Utama di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 28 Juni 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai penyerahan tanda kehormatan Yudha Dharma Utama di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 28 Juni 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard mengatakan Pemerintah Indonesia berinisiatif mengajak Filipina mengambil langkah-langkah pengamanan bersama untuk menghindari kasus penyaderaan Anak Buah Kapal (ABK) di wilayah perairan rawan terkait pengiriman batu bara.

    Kesepakatan ini menunjukkan keseriusan kedua negara dalam memberantas kelompok separatis Abu Sayyaf, yang telah beberapa kali menyandera ABK Indonesia di Filipina.

    Langkah bilateral yang diambil berupa patroli, baik oleh masing-masing negara, maupun patroli bersama. Menurut Menteri Ryamizard, TNI boleh mengawal kapal-kapal dagang yang masuk ke perairan rawan di Filipina. “Dulu kita cuma bisa mondar-mandir, sekarang bisa masuk," kata dia.

    Untuk dapat berpatroli bersama, pertukaran informasi lalu lintas kapal antara kedua negara perlu diperkuat. Menteri Ryamizard mengatakan tentara dan awak kapal perlu melaporkan aktivitas kapal kepada Pemerintah Filipina.

    “Kalau mereka (ABK WNI) mau bawa batubara, ya, diantar melalui rute (pelayaran) mana yang disepakati. Ini juga harus diinformasikan ke Filipina." Misalnya, kita punya 10 tongkang mau masuk, mau lewat rute 1, atau rute 2, atau rute 3. Sehingga kalau ada pengawalan pasti aman.

    Selain memperkuat komunikasi, Menteri Ryamizard merasa perlu melakukan latihan militer bersama terlebih dahulu, baik di darat maupun di laut. “Upacara 17 Agustus yang cuma baris berbaris aja latihannya banyak, apalagi ini pakai senjata,” kata dia.

    Menteri Ryamizard mengatakan kerjasama bilateral ini akan dibicarakan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya dengan Pemerintah Filipina dan Malaysia pada Kamis, 21 Juli 2016. “Kalau berjalan baik tinggal tunggu tanda tangan tiga menteri.”



    IQRA ARDINI | BUDI RIZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.