Wapres Jusuf Kalla Ceramah Birokrasi di Kampus IPDN Pagi Ini  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri mengikuti upacara pada acara wisuda IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (6/9). TEMPO/Prima Mulia

    Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri mengikuti upacara pada acara wisuda IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (6/9). TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memberi kuliah umum di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Senin, 18 Juli 2016. Dalam ceramahnya, Kalla akan memberikan motivasi bagi calon Pamong Praja tentang birokrasi.

    "Ceramah umum akan diberikan kepada 1.922 calon Pamong Praja," kata juru bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, Senin, melalui siaran pers, 18 Juli 2016. Mereka terdiri atas 1.276 putra dan 516 putri calon Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Angkatan XXIII.

    Inti ceramah Kalla, kata Husain, untuk memberikan motivasi, pengetahuan, dan gambaran bagi calon Pamong Praja sebagai aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah. Ke depan, calon Pamong Praja muda diharapkan dapat mengubah paradigma birokrasi.

    "Dari dilayani menjadi melayani, dari pendekatan kekuasaan ke partisipasi publik, dan dari pendekatan rule based bureaucracy ke performance based bureaucracy, sehingga berlanjut menjadi dynamic governance," kata Husain.

    Dia melanjutkan, IPDN sebagai pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri harus berperan sebagai pelopor menegakkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, good governance, clean government, dan sebagai perekat nasional.

    Kampus ini diresmikan Presiden Sukarno pada 25 Mei 1967. Bermula dari penyelenggaraan Kursus Dinas C (KDC) pada 1954 hingga pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), Kampus IPDN harus terus memberi kontribusi nyata sebagai center of excellence dalam menghasilkan kader-kader pemerintahan yang mampu menjawab tantangan global dan tantangan di dalam negeri dengan tetap memegang prinsip pendidikan yang berkualitas.

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.