Upacara Serah-Terima Pasukan Jaga Istana Jadi Obyek Wisata

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Brimob berselfie di depan Pasukan Pengamanan Presiden yang berjaga di pos, saat aksi unjuk rasa kenaikan BBM oleh ratusan mahasiswa, di depan Istana Negara, Jakarta, 18 November 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    Anggota Brimob berselfie di depan Pasukan Pengamanan Presiden yang berjaga di pos, saat aksi unjuk rasa kenaikan BBM oleh ratusan mahasiswa, di depan Istana Negara, Jakarta, 18 November 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Upacara serah-terima pasukan jaga Istana Kepresidenan kini terbuka bagi publik. Dalam seremoni serah-terima itu, Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) akan melakukan pergantian pasukan jaga Istana Kepresidenan.

    Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI (Marinir) Bambang Suswantono mengatakan masyarakat bisa secara langsung menyaksikan seremoni pergantian pasukan jaga Istana Kepresidenan pada Minggu, 17 Juli mendatang. Kegiatan akan dilakukan di halaman depan Istana Merdeka pada pukul 08.00 pagi.

    Ia memperkirakan seremoni pergantian pasukan jaga Istana Kepresidenan akan menjadi obyek atraksi wisata bagi masyarakat luas. Rencananya, seremoni akan rutin dilangsungkan setiap bulan pada Minggu kedua dan dimulai pada pukul 08.00 WIB di halaman depan Istana Merdeka.

    Menurut dia, Presiden Joko Widodo memberi arahan langsung agar proses pergantian jaga istana dapat dilihat oleh masyarakat dan diliput media. "Tentunya kami siap melaksanakan petunjuk dan arahan Presiden," ucap Bambang dalam keterangan resminya, Jumat, 15 Juli 2016.

    Dia mengungkapkan, kegiatan ini merupakan sebuah langkah dari pemerintah untuk mendekatkan diri dengan rakyat, sekaligus memberi kesempatan bagi masyarakat untuk sesekali menikmati suasana pagi di sekitar Istana.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.