Heboh Vaksin Palsu, Bayi di Jawa Barat Diimunisasi Ulang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Contoh vaksin palsu yang disita polisi, 23 Juni 2016. TEMPO/Rezki

    Contoh vaksin palsu yang disita polisi, 23 Juni 2016. TEMPO/Rezki

    TEMPO.CO, Bandung - Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Alam Lucyati menyatakan meminta seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan pengguna vaksin palsu agar secepatnya menyetor data nama anak yang mendapat vaksin palsu di tempatnya masing-masing. “Tolong dilihat agar kami bisa melihat apakah di antara mereka masih ada batas umur yang masih bisa kami berikan imunisasi, karena imunisasi mengenal umur,” kata dia di Bandung, Jumat, 15 Juli 2016.

    Alma mengatakan sudah meminta Dinas Kesehatan tempat temuan vaksin palsu itu untuk memfasilitasi vaksinasi ulang sekaligus menghitung persediaan vaksin di tempatnya masing-masing. “Sambil berkoordinasi kalau kurang atau tidak ada, kami bantu dari vaksin di proivnsi,” kata dia.

    Menurut Alma, gubernur Jawa Barat sudah meminta agar secepatnya bisa dilakukan imunisasi ulang bagi anak-anak yang masih cukup umur menjalani imunisasi. Alma mengaku belum bisa menaksir jumlah anak-anak yang membutuhkan vaksinasi ulang. Sebab, pihaknya masih menunggu data dari masing-masing rumah sakit dan bidan di kabupaten/kota. Namun dia mengklaim, stok vaksin yang dimiliki pemerintah provinsi Jawa Barat mencukupi untuk  vaksinasi ulang.

    Alma menambahkan, Dinas Kesehatan bersama Balai Besar POM Bandung masih menyisir penggunaan vaksin di Jawa Barat. Penelusuran sementara mendapati vaksin yang dipergunakan di rumah sakit pemerintah dan fasilitas kesehatan yang dikelola pemerintah hingga Posyandu aman. Penyisiran saat ini difokuskan pada rumah sakit swasta di Jawa Barat. Alma berujar, vaksin yang dipalsukan mayoritas vaksin impor.

    Kepala Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) Bandung Abdul Rahim membenarkan sedang menyisir rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang menggunakan vaksin di luar vaksin pengadaan pemerintah. “Kami sampling, kami kirim ke POM Pusat untuk di uji. Itu yang dilaporkan ke Satgas Pemberantasan Vaksin,” kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 15 Juli 2016.

    Rahim mengaku tidak bisa membeberkan hasil pemeriksaan itu karena sudah diputuskan untuk diberikan satu pintu lewat Kementerian Kesehatan. “Sekarang sudah ada Satgas, dan Menteri Kesehatan minta satu suara, satu pintu,” kata dia. Kendati demikian, Rahim membenarkan salah satu modus masuknya vaksin palsu itu dengan alasan vaksin impor.
    Dia menambahkan, vaksin produk Biofarma dan distributor resmi sudah dinyatakan aman.

    Kasus vaksin palsu ini diharapkan membuat rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada lebih hati-hati menyediakan vaksin. Jika masyarakat ragu, dia menyarankan untuk langsung bertanya pada dokter mengenai asal vaksin yang dipergunakan. “Kami berharap pengadaan vaksin nanti satu pintu lewat bagian farmasinya karena ada apoteker yang bisa mengidentifikasi itu,” tutur dia.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.