Polisi dan Sipil Bersenjata Bubarkan Demo Mahasiswa Papua  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tiga poster tuntutan dipampangkan oleh anggota Solidaritas untuk Papua (SUP) saat unjuk rasa di kawasan Nol Kilometer, Yogyakarta (31/10). Mereka mengecam pelanggaran HAM di Papua dan keberpihakan aparat kepada PT. Freeport serta menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dan menyetop penambahan personel militer di Papua. TEMPO/Suryo Wibowo

    Tiga poster tuntutan dipampangkan oleh anggota Solidaritas untuk Papua (SUP) saat unjuk rasa di kawasan Nol Kilometer, Yogyakarta (31/10). Mereka mengecam pelanggaran HAM di Papua dan keberpihakan aparat kepada PT. Freeport serta menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dan menyetop penambahan personel militer di Papua. TEMPO/Suryo Wibowo

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Rencana aksi damai mahasiswa Papua dan aktivis pro-demokrasi mendukung Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) urung digelar Jumat siang, 15 Juli 2016. Acara itu dibubarkan ratusan personel gabungan dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigade Mobil, dan organisasi masyarakat lain.

    Mereka mendatangi Asrama Mahasiswa Papua, Kamasan I, Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, sejak pagi hingga sore hari. Organisasi masyarakat Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia, Pemuda Pancasila, Paksi Katon, dan Laskar Jogja membubarkan rencana aksi damai itu. Mereka membawa senjata semacam bambu dan pentungan.

    Mereka meneriaki sejumlah warga Papua yang keluar dari asrama dengan kata-kata kotor dan nama-nama hewan. Ada pula yang melemparkan batu ke halaman Asrama Papua.

    Jalanan di sekitar asrama dijaga polisi dan pasukan Brimob. Para anggota ormas memasang spanduk bertulisan “Warga Jogja Tolak OPM”, “NKRI Harga Mati”, dan “Separatis Keluar dari Jogja”, di depan gerbang asrama dan di pinggir jalan depan asrama.

    Juru bicara Persatuan Rakyat Pembebasan Papua Barat, Roy Kareba, mengatakan rencana aksi damai di luar Asrama Papua batal karena pertimbangan keamanan. “Sebanyak 22 kawan Papua yang hendak menuju asrama ditangkap polisi tanpa alasan yang jelas,” kata Roy, Jumat, 15 Juli 2016. Sebagian aktivis Papua yang ditangkap telah dibebaskan polisi.

    Persatuan Rakyat Pembebasan Papua Barat pada 12 Juli telah mengirim surat pemberitahuan ihwal aksi damai tersebut kepada Kepolisian Resor Yogyakarta. Aksi itu berjudul “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa Papua”. Tapi polisi menolak surat itu. Aksi itu dilakukan bertepatan dengan peringatan 47 tahun pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera yang jatuh pada 14 Juli 2016.

    Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta mengecam aksi polisi. Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Rizky Fatahillah, mengatakan tindakan polisi, petugas Brimob, dan organisasi masyarakat bertentangan dengan konstitusi.

    Mereka yang ditangkap, menurut Rizky, di antaranya mahasiswa Asrama Papua yang hendak berbelanja. Ada pula warga Papua yang sedang di jalan. “Mereka diperlakukan seolah-olah mereka kalangan barbar. Ada ujaran kebencian juga dari anggota ormas,” kata Rizky.

    Anggota FKPPI Kecamatan Umbulharjo yang datang ke Asrama Papua mengatakan menolak aksi aktivis dan mahasiswa Papua. Dia menuding aksi itu bagian dari gerakan Organisasi Papua Merdeka. “Kami bersama Pemuda Pancasila, Paksi Katon, dan Laskar Jogja menolak,” kata dia.

    SHINTA MAHARANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.