Pramono: Istana Waspada Agar Teror Nice Tak Terjadi di RI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seskab Pramono Anung. TEMPO/Subekti.

    Seskab Pramono Anung. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan penanganan teror yang terjadi di Nice, Prancis. Pramono mengatakan Indonesia akan terus waspada agar situasi serupa tidak terjadi di dalam negeri.

    "Pemerintah RI mengecam keras dan mengutuk teror terhadap masyarakat, seperti menggunakan truk dan menabrak orang yang sedang merayakan Hari Bastille," ujar Pramono saat dicegat awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 15 Juli 2016.

    Baca: Pelaku Teror Nice Warga Prancis Keturunan Tunisia

    Sebagaimana diketahui, Jumat dinihari waktu Indonesia, terjadi serangan teror di Prancis, di mana seseorang menggunakan truk menabrak kerumunan massa yang sedang merayakan Hari Bastille. Hari Bastille adalah hari untuk mengenang peristiwa penyerangan Benteng Bastille yang berkaitan erat dengan Revolusi Prancis.

    Dalam serangan itu, 84 orang meninggal dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Sejauh ini, penelusuran Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseille, Prancis, yang berdekatan dengan Nice, tidak menemukan korban berkewarganegaraan Indonesia. 

    Pramono melanjutkan, pemerintah Indonesia sudah mengantisipasi peristiwa semacam itu. "Untuk kesiapan ke depannya agar tidak terjadi di negara kita yang dianggap stabilitas politiknya cukup baik," ujar Pramono.

    Baca: Serangan di Nice: Belum Ada WNI Jadi Korban Truk

    Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memerintahkan KJRI Marseille untuk terus memantau perkembangan di Nice. Selain itu, lembaganya membuat hotline bagi WNI yang perlu memberitahukan kondisi mereka setelah serangan tadi pagi. "Bagi WNI di sekitar Nice dan keluarga WNI di Indonesia yang memerlukan informasi, dapat disampaikan nomor HOTLINE KJRI MARSEILLE +33618221283 dan HOTLINE Perlindungan WNI Kemenlu 081290070027," ujar Retno dalam keterangan tertulisnya.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.