Vaksin Palsu, Karya Medika: Kami Akan Bertanggung Jawab

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Keluarga korban dugaan pemberian vaksin palsu menaiki meja saat meminta pertanggungjawaban di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta, 14 Juli 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Keluarga korban dugaan pemberian vaksin palsu menaiki meja saat meminta pertanggungjawaban di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta, 14 Juli 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Bekasi - Direktur Rumah Sakit Karya Medika II Tambun Dominggus M Efruan mengatakan akan bertanggung jawab atas penggunaan vaksin palsu. "Kami akan bertanggung jawab dengan melakukan vaksinasi ulang sesuai dengan petunjuk dan secara gratis," kata Dominggus pada konferensi pers di Karya Medika II Tambun, 15 Juli 2016.

    Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengumumkan RS Karya Medika sebagai salah satu dari 14 rumah sakit yang diduga memberikan vaksin palsu kepada masyarakat. Selain 14 rumah sakit itu, ada pula delapan bidan yang diduga menggunakan vaksin dari distributor tidak resmi itu.

    Rumah Sakit Karya Medika mendirikan posko vaksin palsu di lantai satu agar masyarakat bisa mendaftarkan anak-anaknya untuk divaksin ulang. Posko itu berada di ruang marketing yang lokasinya dekat dengan pintu masuk utama.

    Dominggus mengatakan Karya Medika Group memiliki tiga rumah sakit yang berada di Cibitung, Tambun, dan Bantar Gebang. Dari tiga rumah sakit itu, hanya cabang RS Karya Medika Tambun yang membeli vaksin dari CV Azka Medical, perusahaan distributor yang diduga menyalurkan vaksin palsu.

    Menurut Dominggus, kebutuhan vaksin anak di RS Karya Medika Group cukup tinggi karena pada awalnya RS Karya Medika merupakan RS Ibu dan Anak. Berawal dari 2011, keterbatasan stok vaksin dari distributor utama, RS Karya Medika terdorong untuk mendapatkannya dari beberapa distributor lain. "Salah satunya dari dari CV Azka Medical."

    MITRA TARIGAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.