Peluru SSI V1 Pindad Tembus Rompi Antipeluru AS  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Blusukan ke Bandung, Jokowi Kunjungi PT Pindad

    Blusukan ke Bandung, Jokowi Kunjungi PT Pindad

    TEMPO.COJakarta - Rompi antipeluru dan helm standar tempur yang digunakan Korps Marinir Amerika Serikat tidak mampu meredam ketajaman peluru yang dilontarkan senjata SS1 V1 buatan PT Pindad yang digunakan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Peluru tajam itu mampu menembus rompi antipeluru dan helm standar tempur Marinir Amerika.

    Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur, melalui siaran persnya, Kamis, 14 Juli 2016 di Jakarta, menginformasikan, kemampuan senjata buatan dalam negeri itu, yang digunakan Korps Marinir, terungkap dalam Latihan Bersama Multilateral The Rim of Pacific (Rimpac) 2016 di Kaneohe, Hawaii, Amerika Serikat.

    Kemampuan senjata SS1 V1 itu melampaui ketangguhan senjata jenis Steyr dan M4 yang digunakan Marinir Amerika Serikat. Sementara senjata Marinir Amerika Serikat hanya membuat penyok baja penahan peluru setebal 1,75 sentimeter pada rompi antipeluru, SS1 V1 yang berkaliber 5,56 sentimeter mampu menembusnya.

    SS1 adalah singkatan dari Senapan Serbu 1, sedangkan SS1 V1 adalah versi standar senjata tersebut. Senjata itu dibuat berdasarkan senapan FN FNC dengan lisensi dari perusahaan senjata Fabrique Nationale (FN), Belgia.

    Latihan Bersama Multilateral Rimpac 2016 diikuti 100 prajurit awak KRI Diponegoro-365 beserta 45 prajurit Marinir. KRI Diponegoro-365 dipimpin Letkol Laut (P) Tunggul, sedangkan prajurit Marinir dipimpin Mayor (Mar) Indra Fauzi Umar.

    Rimpac merupakan kegiatan latihan bersama yang diadakan Angkatan Laut Amerika Serikat setiap dua tahun sekali. Kegiatan itu merupakan latihan bersama multilateral terbesar di dunia.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.