Menteri Tjahjo Minta Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendagri Tjahjo Kumolo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Juni 2016. Dalam pernyataannya, Tjahjo menampik anggapan bahwa penghapusan ribuan perda ini merupakan efek domino terhadap razia warung makan yang dilakukan Satpol PP Serang pada bulan Ramadan. TEMPO/Subekti

    Mendagri Tjahjo Kumolo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Juni 2016. Dalam pernyataannya, Tjahjo menampik anggapan bahwa penghapusan ribuan perda ini merupakan efek domino terhadap razia warung makan yang dilakukan Satpol PP Serang pada bulan Ramadan. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah mencairkan dana Nota Perjanjian Dana Hibah (NPHD) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Ia menjamin seluruh dana mencukupi aktivitas pilkada.

    Menurut Tjahjo, ada kecenderungan daerah mencicil pencairan dana. "Tapi saya minta segera dicairkan sepenuhnya agar tidak mengganggu tahapan di pilkada," katanya di kantor KPU, Jakarta, Kamis, 14 Juli 2016.

    Baca: Pilkada Jakarta Panas Lebih Dini, Ini Pesan Tjahjo ke KPU

    Pelaksana tugas Ketua KPU, Hadar Nafis Gumay, meyakini semua dana hibah tersebut dapat segera dicairkan. Alasannya, untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan pemilu di daerah, termasuk buat pemenuhan sumber daya manusia. "Kami memerlukannya," tuturnya.

    Ditemui Tempo, akhir Juni 2016, anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan pencairan dana terhambat persoalan administrasi. Ia menyebutkan, dari 101 kabupaten/kota yang bakal menggelar pemilihan kepala daerah, baru 64 daerah yang mencairkan anggarannya.

    Nota perjanjian hibah daerah adalah bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menggelar pilkada. Komisi Pemilihan Umum memberi waktu hingga 22 Mei 2016. Pencairan dana perlu segera dilakukan setelah NPHD disahkan. "Pencairan dana harus segera," ujarnya.

    ARKHELAUS W


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.