TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan opsi militer masih menjadi pilihan terakhir dalam upaya penyelamatan warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf.
"Peluang itu (operasi militer) sepertinya sulit dilakukan saat ini karena menyangkut konstitusi Filipina," kata Luhut saat ditemui seusai rapat tim Crisis Center di kantornya, Kamis, 14 Juli 2016.
Menurut Luhut, TNI selalu siap melaksanakan opsi militer. Namun persetujuan dari pemerintah Filipina tetap diperlukan. "Apa bisa dilakukan? Ya, bisa saja. Tapi pilihan terbaik bagi kita masih negosiasi."
Pemerintah kini menangani dua kasus baru penyanderaan WNI. Salah satunya kasus yang terjadi pada 21 Juni 2016, yang menimpat tujuh WNI anak buah kapal batu bara milik PT Rusianto Bersaudara dari Samarinda, Kalimantan.
"(Untuk kasus itu) Perusahaan melakukan negosiasi. Kita bekerja sama dengan pemerintahan baru Filipina, dan ada cukup progres," ujar Luhut.
Menteri mengatakan pengembangan masih dilakukan untuk kasus penyanderaan lainnya, yang menimpa tiga WNI awak kapal penangkap ikan berbendera Malaysia. Ttiga WNI asal Nusa Tenggara Timur ini diculik pada 9 Juli 2016 saat melintasi perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia.
"Yang tiga masih kami selidiki, lebih agak remang-remang."
Namun Menteri Luhut memastikan kedua kasus ini didalangi Abu Sayyaf, meski mungkin oleh sempalannya. "(Kelompok) Abu Sayyaf ini kan banyak faksinya, ya."
YOHANES PASKALIS
