Ini Nama 14 Rumah Sakit Penerima Vaksin Palsu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek mengendong balita, Indira Alifa Audy Prasetyo (3 bulan) putri dari Risna Agustina yang diduga menerima vaksin palsu di Klinik Bidan M Elly Novita S di Ciracas, Jakarta Timur, 30 Juni 2016. Kementerian Kesehatan memberikan vaksin ulang secara gratis kepada Balita yang diduga menerima vaksin palsu. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek mengendong balita, Indira Alifa Audy Prasetyo (3 bulan) putri dari Risna Agustina yang diduga menerima vaksin palsu di Klinik Bidan M Elly Novita S di Ciracas, Jakarta Timur, 30 Juni 2016. Kementerian Kesehatan memberikan vaksin ulang secara gratis kepada Balita yang diduga menerima vaksin palsu. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.COJakarta - Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengumumkan nama 14 rumah sakit yang menerima dan menggunakan vaksin palsu.  Nama-nama rumah sakit itu ia beberkan dalam rapat di Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis, 14 Juli 2016. "Berikut ini nama-nama rumah sakitnya," kata Nila sambil membacakan slide yang disajikan di ruang rapat Komisi 9.

    Rumah sakit itu adalah DR Sander, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat; RS Bhakti Husada, Terminal Cikarang; Sentral Medika, Jalan Industri Pasir Gombong; RSIA Puspa Husada; Karya Medika, Tambun, Bekasi; Kartika Husada, Jalan M.T. Haryono, Setu, Bekasi; Sayang Bunda, Pondok Ungu, Bekasi; Multazam, Bekasi; Permata, Bekasi; RSIA Gizar, Villa Mutiara, Cikarang, Bekasi; Harapan Bunda Kramat Jati, Jakarta Timur; Elisabeth, Narogong, Bekasi; Hosana, Lippo Cikarang; dan Hosana, Jalan Pramuka, Bekasi.

    Baca: Soal Vaksin Palsu, DPR Desak Pemerintah Beri Sanksi Tegas

    Rapat di DPR itu juga diikuti Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, dan Satuan Tugas Penanganan Vaksin Palsu.

    Menteri menuturkan, bila terbukti ada pelanggaran atau kelalaian penyelenggara fasilitas kesehatan dalam pengadaan vaksin, Kementerian Kesehatan dapat memberikan sanksi hingga pencabutan izin operasional.

    "Jika terbukti dilakukan oknum, bisa dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana," kata Menteri.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.