Jawa Tengah Tambah Lahan Tanam Padi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Semarang - Provinsi Jawa Tengah bersama 35 kabupaten/kota di wilayahnya akan menambah luas lahan tanam padi dengan memanfaatkan La Nina atau musim kemarau basah untuk meningkatkan produktivitas padi. “Semua kabupaten/kota kami minta komitmennya untuk teken kesepakatan,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Rapat Koordinasi Pangan Peningkatan Luas Tambah Tanam dan Serap Gabah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis, 14 Juli 2016.

    Luas tambah tanam (LTT) padi di Jawa Tengah pada musim La Nina saat ini seluas 845 ribu hektare. Lahan yang tersebar di 35 kabupaten/kota ini bertambah 128 ribu dari luas sebelumnya yang hanya 717 ribu hektare.

    Dalam rakor yang dibuka Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu, juga ada penandatanganan pernyataan kesanggupan LTT. Yang meneken adalah Dinas Pertanian Jawa Tengah serta dinas pertanian dan peternakan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Selain itu, program penambahan luas lahan ini didukung kodim se-Jawa Tengah. “Sinergi antara dinas pertanian dan TNI ini merupakan modal besar dalam rangka meningkatkan swasembada pangan serta ketahanan pangan,” ucap Ganjar.

    Saat ini, tutur Ganjar, stok beras di Jawa Tengah sangat cukup. Bahkan, kata dia, Bulog Jawa Tengah sudah meminta izin mengirim beras ke Kalimantan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong tak ada lagi impor beras. “Kami sampaikan bahwa impor sudah turun 47 persen,” ucap Amran. Produksi padi harus terus meningkat, sehingga stoknya cukup untuk beberapa bulan ke depan.

    Program penambahan luas tanam ini salah satu upaya meningkatkan harga pembelian pemerintah (HPP) pada komersial gabah. “Di samping itu, untuk menyerap hasil panen petani sebagai tambahan cadangan beras nasional,” ujar Amran.


    ROFIUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.