Resmi Jabat Kapolri, Anggota DPR: Ada 5 PR untuk Tito  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jenderal Pol Badrodin Haiti menghadiri pelantikan Tito Karnavian sebagai kepala Polri, di Istana Negara, Jakarta, 13 Juli 2016. Tempo/Aditia Noviansyah

    Jenderal Pol Badrodin Haiti menghadiri pelantikan Tito Karnavian sebagai kepala Polri, di Istana Negara, Jakarta, 13 Juli 2016. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, mengatakan ada lima pekerjaan rumah yang harus segera dikerjakan Jenderal Tito Karnavian setelah resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kemarin, Tito dilantik oleh Presiden Joko Widodo.

    Tugas pertama Tito, kata Aboe Bakar, adalah melanjutkan reformasi Polri secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. "Kemarin, Presiden juga menyampaikan hal yang sama," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Juli 2016.

    Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, tugas selanjutnya adalah menjaga kekompakan di dalam organisasi Polri, mengingat pengangkatan Tito melangkahi lima angkatan Akademi Kepolisian di atasnya. "Akibatnya, banyak senior yang harus dikoordinasikan dalam struktur," ucapnya.

    Pekerjaan rumah Tito berikutnya adalah memperkuat kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain, seperti kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Sinergitas ini akan menentukan kualitas penegakan hukum di Indonesia," tuturnya.

    Selain menjalin hubungan baik dengan kejaksaan dan KPK, Aboe Bakar menegaskan perlunya hal serupa dengan pihak TNI. Sebab, kerap terjadi bentrok antara polisi dan TNI. "Kapolri yang baru harus melakukan evaluasi agar bentrok tidak terulang."

    Terakhir, Tito diminta menggenjot program penegakan hukum strategis, seperti penanganan narkoba, terorisme, dan separatisme.

    AHMAD FAIZ

    BACA JUGA
    Soal Pulau G, Rizal Ramli ke Ahok: Berpikir Modernlah!
    Disebut Cengeng oleh Rizal Ramli, Ahok: Diem Juga Salah



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.