Khawatir Vaksin Palsu, Ayah Dua Anak Gugat BPOM dan Menteri Kesehatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek menyapa Seorang ibu yang diduga menerima vaksin palsu pada anaknya di Klinik Bidan M Elly Novita S di Ciracas, Jakarta Timur, 30 Juni 2016. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek menyapa Seorang ibu yang diduga menerima vaksin palsu pada anaknya di Klinik Bidan M Elly Novita S di Ciracas, Jakarta Timur, 30 Juni 2016. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Ayah dua anak warga Bogor, Jawa Barat, Zantoni, mendaftarkan gugatan perdata terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Menteri Kesehatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu berkaitan dengan maraknya kasus vaksin palsu yang beredar di tempat pelayanan kesehatan.

    "Saya sebagai orang tua punya kewajiban untuk membuktikan di hadapan hukum," kata Zantoni saat ditemui di PN Jakarta Pusat, Rabu, 13 Juli 2016. Dua anaknya memang belum diketahui pasti telah diberi vaksin palsu atau tidak. Tapi Zantoni mengaku khawatir terhadap dua anaknya yang masing-masing berusia 4,5 tahun dan 2,5 tahun itu.

    Zantoni, yang berprofesi sebagai advokat di Lembaga Bantuan Hukum Bogor, menganggap BPOM dan Menteri Kesehatan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas beredarnya vaksin palsu. BPOM, melalui situs resminya, mengumumkan bahwa pihaknya telah menelusuri 37 layanan kesehatan di sembilan provinsi yang mendapat vaksin dari sumber tidak resmi. (Baca: Penanganan Vaksin Palsu Dinilai Lambat, DPR Bentuk Panja?)

    Dari jumlah sampel sebanyak 39 jenis, ucap Zantoni, BPOM telah menguji dan menemukan empat sampel palsu dan satu sampel yang diduga palsu karena label tidak sesuai. Namun Zantoni menuturkan Badan POM hanya mempublikasikan kesimpulan dari hasil penelitian dan tidak menyebutkan nama-nama tempat layanan kesehatan itu. "Kami minta pengadilan memerintahkan hal itu diungkap ke publik," ucapnya.

    Sebanyak 37 layanan kesehatan tersebut, kata dia, harus diumumkan, supaya masyarakat menjadi waspada dan paham. Zantoni juga meminta Menteri Kesehatan mencabut izin layanan kesehatan agar tak menambah korban baru. (Baca: Anggaran Kemenkes Ditunda, DPR Fokus Ungkap Vaksin Palsu)

    Zantoni dalam gugatannya menyatakan berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dia merujuk Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    “Penggugat mengalami kerugian berupa rasa takut dan khawatir akan akibat dari vaksin palsu yang diberikan kepada anak-anak,” ujarnya. (Baca: Vaksin Palsu, Kementerian Kesehatan Didesak Minta Maaf kepada Masyarakat)

    M. SIDIK PERMANA | FRISKI RIANA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.