Wantimpres Mayoritas Beri Pertimbangan Ekonomi kepada Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Wantimpres, Sri Adiningsih (kiri) meninggalkan tempat acara seusai serah terima jabatan anggota Wantimpres di Jakarta, 3 Februari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah

    Ketua Wantimpres, Sri Adiningsih (kiri) meninggalkan tempat acara seusai serah terima jabatan anggota Wantimpres di Jakarta, 3 Februari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengatakan pihaknya sudah memberikan lebih dari 50 naskah pertimbangan untuk Presiden Joko Widodo dalam enam bulan terakhir. "Jumlah itu tergolong banyak untuk ukuran setengah tahun," katanya saat dihubungi pada Rabu, 13 Juli 2016.

    Naskah-naskah itu, menurut Sri, tidak hanya berupa pandangan semata tapi juga berdasarkan kajian dan diskusi yang melibatkan para ahli dan stakeholder terkait. Lebih dari setengah naskah tersebut, bertema isu ekonomi. "Mayoritas memang tentang ekonomi, karena presiden kita menaruh perhatian yang besar dalam hal ekonomi," katanya.

    Beberapa isu ekonomi yang menjadi perhatian utama dalam naskah pertimbangan itu, di antaranya mengenai pembangunan perbatasan, maritim, dan infrastruktur, serta penguatan anggaran pendapatan dan belanja negara. "Semua itu yang dianggap prioritas Presiden," lanjutnya.

    Naskah-naskah pertimbangan itu diharapkan bisa membantu pemerintah mencapai target pembangunan lima tahun yang sudah disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tim Wantimpres pun setiap sebulan dua kali, Selasa pekan kedua dan keempat, bertemu untuk membahas berbagai hal. Pembahasan mereka, kata Sri, pun paling banyak tentang ekonomi.

    Sri enggan memberi penilaian tentang merosotnya pembangunan ekonomi akhir-akhir ini. Ia mengatakan faktor global dan internal negara yang membuat gejolak kondisi ekonominya suatu negara. Saat ini, kata Sri, lemahnya ekonomi Cina, Jepang, dan Eropa tentu memberi dampak kepada ekonomi Indonesia.

    Kondisi internal, yaitu penerimaan negara yang rendah pun menjadi salah satu masalah tersendiri hingga Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) disetujui sebagai penawarnya. "Dampak faktor itu tentu ada. Penguatan, dengan pergantian pemimpin, tentu bisa dilakukan," katanya.

    Sri tidak menyebutkan apakah akan lebih baik jika kabinet bagian ekonomi diganti. Menurut dia, hal itu adalah hak presiden. "Presiden yang tahu tentang plus-minus menterinya untuk memperkuat kinerja demi mencapai target RPJMN," katanya.

    MITRA TARIGAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.