UMK Tertinggi, Karawang Diserbu Pencari Kerja  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Satpol PP Kota Denpasar memeriksa kartu identitas saat turun dari bus saat arus balik pada H+4 Lebaran di Terminal Ubung, Denpasar, Bali, 11 Juli 2016. Petugas juga memeriksa identitas penumpang untuk mengantisipasi masuknya pendatang ilegal pasca libur Lebaran. TEMPO/Johannes P. Christo

    Petugas Satpol PP Kota Denpasar memeriksa kartu identitas saat turun dari bus saat arus balik pada H+4 Lebaran di Terminal Ubung, Denpasar, Bali, 11 Juli 2016. Petugas juga memeriksa identitas penumpang untuk mengantisipasi masuknya pendatang ilegal pasca libur Lebaran. TEMPO/Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Karawang - Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengatakan Karawang adalah daerah yang menyedot perhatian kaum urban. Menurut dia, selain karena UMK di Karawang menjadi yang tertinggi se-Indonesia, yakni Rp 3.330.505 pada 2016, ribuan pabrik di kabupaten itu menggoda para pencari kerja untuk mengadu nasib.

    "Saat ini Karawang bukan lagi kabupaten transit, melainkan salah satu tujuan bagi para pendatang," ujar Cellica saat memimpin operasi yustisi di Terminal Klari, Rabu, 13 Juli 2016. 

    Menurut Cellica, percepatan jumlah pendatang di Karawang selalu meningkat setiap tahun. Hanya dalam waktu enam bulan di tahun 2016, jumlah pendatang sudah meningkat 100 persen. Pada 2015, 15 ribu urban mendatangi Karawang. "Itu sudah menyamai pendatang selama setahun kemarin," kata bupati perempuan pertama di Karawang itu. 

    Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Yudi Yudiawan memprediksi jumlah pendatang di tahun ini akan mencapai 30 ribu jiwa. "Dalam waktu enam bulan saja meningkat sampai seratus persen. Jika sekarang penduduk Karawang mencapai 2,9 juta jiwa, kita prediksi hingga pertengahan 2017 mencapai 3,5 juta jiwa," ucapnya.

    Meningkatnya kaum urban di Karawang menjadi perhatian Cellica. Ia berharap para pendatang itu tertib dan patuh administrasi. Bahkan ia mengaku menemukan banyak pendatang yang telah tinggal puluhan tahun tapi belum memiliki KTP Karawang. "Saat ini kita akan tegaskan kepada mereka, apa mau tinggal di Karawang atau tidak? Kalau mau tinggal, mereka harus bawa surat pindah dan buat KTP karena kita sudah tidak menyediakan KTP sementara," ujarnya.

    Cellica menginstruksikan Kepala Disdukcapil untuk memberikan sanksi terhadap para pendatang yang tidak memiliki KTP Karawang selama dua tahun. "Sanksinya berupa teguran terlebih dahulu, yakni sanksi administrasi," katanya.

    Yudi mengatakan sudah siap meningkatkan pelayanan pembuatan KTP dan Kartu Keluarga. Unit Pelayanan Teknis (UPT) akan segera didirikan di enam wilayah di Karawang. Selain itu, pembuatan KTP dapat dilakukan per kecamatan. "Dengan pelayanan satu hari jadi saja kita bisa melayani 800 jiwa dalam satu hari," tuturnya.

    HISYAM LUTHFIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.