Luhut Sebut Tim Negosiasi Melibatkan Pemerintah Filipina  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta -  Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan tidak menampik dibentuknya tim negosiasi untuk menyelamatkan warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Namun dia tidak mengatakan tim tersebut dibentuk pemerintah Indonesia.

    "Dari pemerintah Filipina, saya kira ada saja," katanya saat ditemui di depan kantornya, Selasa, 12 Juli 2016.

    Kabar pembentukan tim negosiasi ini disampaikan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Kivlan Zen, yang terlibat dalam negosiasi penyelamatan sandera WNI pada April 2016.

    Menurut Luhut, tim negosiator akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia. "Ada mungkin kita konsultasi atau kita kasih masukan, bisa saja," ujarnya.

    Opsi negosiasi, menurut dia, masih diutamakan. Sebab, belum ada ketentuan yang bisa mendukung operasi militer untuk penyelamatan TNI. "Belum, belum ada (izin untuk operasi militer)," ucapnya.

    Kivlan, yang mengaku sebagai penasihat tim ini, mengatakan tim negosiasi sudah mempersiapkam diri di Zamboanga, kota di sebelah selatan Filipina.

    Tim ini, menurut Kivlan, melibatkan pemimpin Moro National Liberation Front (MNLF) Nur Misuari. Tim dibentuk demi pembebasan tujuh WNI awak kapal Charles 001 yang disandera pada 21 Juni 2016.

    Dia sempat menyebut sejumlah perwira TNI Indonesia akan berada di garis depan untuk bernegosiasi dengan penyandera.

    “Tim sudah di Zambo (Zamboanga), sudah bekerja, kita tunggu saja semoga berhasil,” ujar Kivlan lewat pesan pendek kepada Tempo, Ahad lalu.

    Penyanderaan WNI oleh Abu Sayyaf kembali terjadi pada 9 Juli 2016. Tiga WNI awak kapal ikan berbendera Malaysia diculik di perairan Lahad Datu, Sabah, dan kini mereka diduga telah dibawa ke perairan Tawi Tawi, Filipina. Kini WNI yang disandera ada sepuluh orang.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.