Pertamina Bantah Diaz Hendropriyono Jadi Anggota Dewan Komisaris

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Diaz Hendropriyono. twitter.com

    Diaz Hendropriyono. twitter.com

    TEMPO.COJakarta - Pertamina menyangkal kabar bahwa Diaz Hendropriyono merupakan Dewan Komisaris Pertamina. Nama Diaz menjadi pembicaraan baru-baru ini karena dia diangkat menjadi Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

    "Terkait dengan Pak Diaz Hendropriyono, yang disebut sebagai Dewan Komisaris Pertamina di dalam berita, informasi tersebut perlu diluruskan karena Pak Diaz bukan Dewan Komisaris Pertamina," ujar anggota Staf Hubungan Masyarakat Pertamina, Rudi Ariffianto, kepada Tempo, Selasa, 12 Juli 2016.

    Baca: Relawan Jokowi Menolak Diaz Hendropriyono Jadi Staf Presiden

    Selain Diaz, Presiden Jokowi mengangkat mantan Kepala Badan Narkotika Nasional dan Kepala Densus 88 Komisaris Jenderal (Purn) Gories Mere menjadi Staf Khusus Presiden. Berita soal pengangkatan dua orang itu dibenarkan pihak Istana Kepresidenan. "Ya, saya membenarkan akan ada dua staf khusus baru," ujar juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, saat dihubungi Tempo, Minggu, 10 Juli 2016.

    Johan tidak menyebutkan kapan pelantikan dua staf khusus baru tersebut dan posisi apa yang akan diisi keduanya. Berdasarkan keterangan yang didapat dari sumber Tempo, Gories akan mengisi posisi Staf Khusus Bidang Intelijen dan Keamanan, sedangkan Diaz mengisi posisi Staf Khusus Bidang Sosial. Pelantikannya sendiri, menurut info yang diterima Tempo, diperkirakan berlangsung pekan depan.

    Presiden Jokowi saat ini sudah memiliki empat staf khusus, yakni Ari Dwipayana, Sukardi Rinakit, Lenis Kogoya, dan Johan Budi, yang juga merangkap juru bicara. Dengan datangnya dua staf khusus baru, berarti Presiden akan didampingi enam staf khusus.

    RINA W | ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.