Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

30 Persen Pendapatan Pariwisata Gunungkidul Menguap  

image-gnews
Papan nama Gua Pindul, di desa Bejiharjo, kecamatan Karangmojo, kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, 22 Maret 2013. TEMPO/Suryo Wibowo
Papan nama Gua Pindul, di desa Bejiharjo, kecamatan Karangmojo, kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, 22 Maret 2013. TEMPO/Suryo Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gunungkidul menyatakan, 30-40 persen potensi retribusi wisata, yang menjadi penopang pendapatan asli daerah (PAD) menguap. Sebab, banyak obyek wisata yang program retribusinya belum tersistem.

"Kami banyak kehilangan potensi PAD wisata cukup besar dari sejumlah obyek potensial," ujar Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata Dinas Pariwisata Kebudayaan Gunungkidul Hari Sukmono, kepada Tempo, Selasa, 12 Juli 2016.

Dia menyebut, hilangnya potensi PAD wisata itu terjadi pada momen libur Lebaran tahun ini. Dinas Pariwisata Gunungkidul, saat ini baru bisa menarik retribusi sekitar 15 obyek yang sudah berpintu retribusi. Padahal, ada belasan obyek yang sama sekali tak bisa ditarik retribusinya oleh pemerintah daerah. "Kunjungan wisatawan selama Lebaran ini pada obyek berpintu retribusi ada 225 ribu orang, dengan pemasukan Rp 2 miliar," kata Hari.

Target selama libur Lebaran, 350 ribu orang, dengan pemasukan minimal Rp 2,5 miliar. Namun target yang tak tercapai, diperkirakan menguap. Untuk obyek tak berpintu retribusi, Hari memperkirakan ada 30-40 persen wisatawan yang dikenai retribusi. Wisatawan gratisan ini jumlahnya diperkirakan 60 ribu orang. "Kunjungan Lebaran ini diperkirakan kami 290 ribu orang, tapi hanya 60 ribu lebih,” ujarnya.

Obyek yang berpintu retribusi itu di antaranya Gunung Api Purba Nglanggeran, Sri Gethuk, Gua Pindul, Kali Suci, Pantai Ngrenehan dan Ngobaran, Pantai Baron, Goa Cerme, Gunung Gambar, Pintu Jalur Jalan Lingkar Selatan, Pantai Sepanjang, Desa Ngestirejo, Pule Gundes, Pintu Tepus, dan Pantai Siung.

Sedangkan obyek belum terkena retribusi, di antaranya obyek wisata Bekah, Pantai Sadeng, Water Byur, Embung Sriten, juga Bubung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hari mengatakan sebenarnya pemerintah daerah sudah melahirkan peraturan daerah baru tentang retribusi itu. Namun naskah itu belum bisa diundangkan dan dilaksanakan karena menunggu evaluasi Gubernur DIY. "Begitu evaluasi diteken, bisa diundangkan dan dibentuk peraturan bupati, pelaksanaannya," ujarnya.

Dengan belum adanya sistem retribusi di sejumlah obyek itu, kata Hari, pemerintah hanya bisa memaksimalkan di obyek wisata yang sudah berpintu. "Usai libur Lebaran ini masih ada sepekan lagi. Kami usahakan ada kunjungan tambahan untuk mengejar target," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungkidul Arif Wibawa mengatakan untuk memaksimalkan PAD tak hanya melalui penyebaran pintu retribusi di tiap obyek wisata. "Karena obyek yang berpintu saja sering kali lolos. Sehingga banyak wisatawan yang tak dikenai retribusi saat melintas, khususnya rombongan," ujarnya.

Dia mendesak pemerintah justru mengevaluasi kinerja petugas di lapangan, agar retribusi tak mudah bocor. "Sebab, wisata jadi penopang utama PAD Gunungkidul," ujarnya.

PRIBADI WICAKSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

3 Januari 2024

Petugas Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa melakukan uji kelayakan kendaraan (KIR) angkutan umum di Terminal Ragunan, Jakarta, Selasa 25 Juli 2023. Layanan jemput bola uji KIR dilaksanakan guna memudahkan pemilik angkutan umum maupun angkutan barang untuk mendapatkan KIR, dimana layanan di terminal tersebut diberikan setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00-14.00 WIB. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai melakukan uji coba terhadap penerapan uji KIR gratis.


Taat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi

25 Juli 2023

Taat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi

Harita Nickel menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Halmahera Selatan.


Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Naik 150 Setelah Terapkan e-Parking

13 November 2021

Seorang model mencoba Kartu Jakarta One pada pada sebuah mesin parkir elektronik di Festival Smart Money Smart City di Golf Driving Range di Senayan, Jakarta, 2 Juni 2016. Tempo/Tony Hartawan
Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Naik 150 Setelah Terapkan e-Parking

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) naik hingga 150 persen setelah 24 hari menerapkan e-Parking di 22 titik.


Pemprov DKI Targetkan Perumda Sarana Jaya Setor PAD Rp 64,9 M

19 Juli 2020

Pembangunan skybridge Tanah Abang sudah rampung, namun untuk akses ke Stasiun Tanah Abang masih terhalang tembok, Jumat, 30 November 2018. Dalam waktu dekat tembok tersebut akan dibobol oleh PT KAI dan PD Pembangunan Sarana Jaya. Tempo/Lani Diana
Pemprov DKI Targetkan Perumda Sarana Jaya Setor PAD Rp 64,9 M

Pemprov DKI Jakarta menargetkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya setor PAD tahun 2020 sebesar Rp 64,9 miliar.


Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Hidup Damai Bersama COVID-19

16 Mei 2020

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja memberikan surat teguran tertulis dan memberikan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi karena tidak menggunakan masker dikawasan Cilandak, Jakarta, Kamis 14 Mei 2020. Tempo/Nurdiansah
Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Hidup Damai Bersama COVID-19

.Ini pernyataan lengkap Presiden Jokowi terkait hidup damai bersama COVID-19 dan implikasinya terhadap PSBB dan pendapatan asli daerah.


Dampak Covid-19, PAD Kota Depok Diprediksi Turun 25 Persen

1 Mei 2020

Pengendara yang mengenakan masker melintasi Tugu Kujang di Jalan Raya Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 April 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait pencegahan penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 di beberapa wilayah seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Dampak Covid-19, PAD Kota Depok Diprediksi Turun 25 Persen

BKD Kota Depok mencatat terjadi penurunan pendapatan asli daerah mencapai 25 persen sebagai dampak Covid-19.


Indef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah

7 Maret 2020

Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 30 Januari 2020. Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Indef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah

Indef beranggapan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan memangkas Pendapatan Asli Daerah sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional.


Anies Hapus PBB Gratis, PAD Jakarta Bakal Naik Tapi...

23 April 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencelupkan tinta di tiga jarinya usai mencoblos di TPS 60 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Rabu, 17 April 2019. TEMPO/Lani Diana
Anies Hapus PBB Gratis, PAD Jakarta Bakal Naik Tapi...

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar akan membebani masyarakat kelas menengah bawah.


Pendapatan Baru 50 Persen, Defisit Terancam Nyata di Kota Bekasi

6 September 2018

Pusat Pemerintah Kota Bekasi dan Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi, 2018. Tempo/Ali Anwar
Pendapatan Baru 50 Persen, Defisit Terancam Nyata di Kota Bekasi

Kota Bekasi optimistis penuhi target pendapatan Rp 2,4 triliun sampai dengan akhir tahun, meskipun waktu tersisa hanya empat bulan lagi.


Kejar PAD Rp 2 Triliun, Samsat Masuk Kampung Hingga Mal

31 Oktober 2017

Ilustrasi Mall. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Kejar PAD Rp 2 Triliun, Samsat Masuk Kampung Hingga Mal

Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) se Sumatera Selatan gencar menyisir wajib pajak di pedesaan hingga perkotaan.