DPR: Perlu Pendekatan Baru dalam Penyelesaian Masalah Penyanderaan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina, Februari 2009. REUTERS

    Kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina, Februari 2009. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Sukamta, mengatakan perlu pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah penyanderaan anak buah kapal asal Indonesia yang diculik kelompok militan Abu Sayyaf. Menurut dia, upaya pembebasan berupa tindakan jangka pendek belum bisa menyelesaikan penyebab utamanya. "Ibaratnya menyembuhkan sakit, itu cuma menyembuhkan gejalanya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 Juli 2016.

    Adapun penyebab utama, kata Sukamta, yaitu politik internal Filipina. Ada ketidakadilan dan kesenjangan pembangunan di sana. Untuk itu, politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mendesak pemerintah Filipina untuk meredam konflik di negaranya. "Mungkin Indonesia bisa dijadikan contoh saat menangani konflik GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh," katanya.

    Sukamta menambahkan, faktor penyebab berikutnya yaitu wilayah perbatasan yang rawan sehingga kerap terjadi aksi perompakan. "Sehingga perlu dilakukan kerja sama lintas negara untuk menjaga keamanan perbatasan," tuturnya.

    Adapun pendekatan jangka pendek yang dapat dilakukan yaitu operasi militer bersama secara reguler, dengan melibatkan tentara gabungan tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Menurut Sukamta, TNI dan Polri memiliki pasukan elite yang dapat membebaskan sandera.

    Namun, Sukamta mengingatkan agar meminimalisasi penggunaan senjata pembunuh, kecuali memang tidak ada jalan lain. "Tugas utama TNI dan Polri adalah membebaskan sandera," ujarnya.

    Adapun untuk jangka panjang, perlu kerja sama pertahanan antarnegara, terutama keamanan maritim. Indonesia telah memiliki kerja sama pertahanan dengan Malaysia yang dinamakan Elang Malindo, begitu pula dengan Filipina. "Hubungan ini diperkuat dengan kerja sama trilateral tadi," katanya.

    Selain itu, pendekatan komprehensif jangka panjang bisa pula dilakukan dengan diplomasi lewat pemerintah, misalnya antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Begitu pula diplomasi parlemen ketiga negara.

    Tujuan diplomasi ini yaitu untuk mencapai kestabilan kawasan. Sebab, sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia dapat mendorong dan memberi masukan kepada pemerintah Filipina agar bisa menyelesaikan konflik. "Baik dengan MNLF (Moro National Liberation Front), MILF (Moro Islamic Liberation Front), dan kelompok Abu Sayyaf yang sudah berkepanjangan ini," ucapnya.

    Sukamta mengingatkan kembali agar jangan sampai terlibat dalam peperangan yang sebenarnya bukan perang Indonesia. Menurut dia, insiden penyanderaan ini jangan sampai mengalihkan fokus dari potensi konflik yang lebih besar. "Seperti Natuna, Laut Cina Selatan, dan seterusnya," ujarnya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Berkas yang Diterima dan Dalil yang Ditolak Sidang MK Pra Skors

    Inilah berkas perbaikan Tim Hukum Prabowo - Sandiaga terkait sengketa Pilpres yang diterima dan sejumlah dalil yang ditolak Sidang MK, 27 Juni 2019.