Belanjakan Duit Haram, Sanusi Dijerat Pidana Pencucian Uang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi turun dari mobil tahanan setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 18 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Tersangka Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi turun dari mobil tahanan setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 18 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. Politikus Partai Gerindra itu merupakan tersangka dalam dugaan suap penyusunan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi Teluk Jakarta.

    "MSN (Sanusi) ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Senin, 11 Juli 2016. Menurut dia, surat perintah penyidikan terkait dengan pencucian uang Sanusi itu telah diteken pada 30 Juni 2016.

    Priharsa mengatakan penyidik KPK menduga Sanusi mengalihkan dan membelanjakan harta kekayaannya yang diduga hasil korupsi. Maka itu, Sanusi dijerat dengan Pasal 3 atau 4 Undang-Undang Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab UU Hukum Pidana.

    Sebelum memeriksa, KPK telah mendapatkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Seorang pejabat di PPATK menyebut lembaganya telah mengirimkan laporan hasil analisis transaksi keuangan Sanusi dan orang-orang di sekitarnya.

    Sejumlah orang telah diperiksa KPK terkait dengan dugaan pencucian itu. Misalnya, bekas Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan Chairman PT Agung Sedayu Group. Juga Operational Manager PT Astra Internasional, Biyouzmal; dan Divisi Legal PT Wahana Auto Eka Marga, Musa.

    MUHAMAD RIZKI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.