TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan segera mengumumkan hasil uji laboratorium vaksin palsu kepada masyarakat. "Apalagi uji laboratorium itu telah selesai dilakukan oleh BPOM," katanya saat dihubungi, Ahad, 10 Juli 2016.
Saleh menambahkan dalam laporan BPOM ke Komisi Kesehatan pada 30 Juni lalu, pengujian vaksin palsu telah selesai. Tapi, hasilnya belum dapat dipublikasikan lantaran dianggap bagian dari barang bukti yang dimiliki oleh Bareskrim Polri.
"Saya kira, Bareskrim Polri sudah selesai melaksanakan tugas investigasinya," ujar Saleh.
Baca Juga: Ormas Islam Minta Kemenkes Jamin Keaslian Vaksin Jamaah Haji
Untuk itu, ucap Saleh, sudah saatnya dipublikasikan kepada masyarakat. "Publikasi itu tentu tidak akan menghentikan upaya penegakan hukum."
BPOM telah menyebutkan ada 37 sarana pelayanan kesehatan yang tersebar di sembilan provinsi yang diduga menggunakan vaksin palsu dan memperolehnya dari sumber pengadaan tidak resmi.
Simak: Politikus PDIP Ini Minta Pengedar Vaksin Palsu Dihukum Mati
Politikus Partai Amanat Nasional ini menjelaskan, dengan memberi tahu isi kandungan vaksin palsu itu, diharapkan dapat mengurangi keresahan masyarakat. Selain itu, dapat mengurangi kecaman dan ketidakpercayaan publik kepada Kementerian Kesehatan dan BPOM.
Saleh berujar berlarut-larutnya kasus ini bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Selain itu juga dapat memperbesar masalah yang sejatinya sudah mulai dikanalisasi oleh Kemenkes dan BPOM.
"Yang kami sesalkan sejauh ini adalah penanganannya terkesan sangat lamban."
AHMAD FAIZ
