DPR Segera Panggil TNI-AD Soal Helikopter Jatuh di Yogya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Effendi Simbolon. ANTARA/Irsan Mulyadi

    Effendi Simbolon. ANTARA/Irsan Mulyadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Untuk kesekian kalinya, helikopter milik TNI kembali jatuh dan memakan korban jiwa. Sebuah helikopter milik TNI AD jatuh di daerah Kalasan, Yogyakarta, Jumat 8 Juli 2016 sore menewaskan tiga orang, dan mencederai tiga lainnya.

    Menanggapi kecelakaan ini, Komisi I DPR RI memastikan akan segera memintai keterangan pihak TNI. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon, yang juga anggota Komisi I DPR-RI mengutarakan bahwa dirinya turut berduka cita dan prihatin atas kejadian ini. “Pertama-tama, kita semua turut berduka cita atas kejadian ini, terutama untuk keluarga korban”, ujar Effendi, Jumat, 8 Juli 2016.

    Effendi mengatakan bahwa Komisi I akan menunggu terlebih dahulu hasil penyelidikan dari TNI terkait peristiwa tersebut. Barulah setelah itu, Komisi I akan secepatnya memanggil TNI untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

    Di sisi lain, Effendi juga mendorong pemerintah untuk memperbarui alat utama sistem persenjataan (alusista) di tubuh TNI, sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan. "Pemerintah pun jangan terus menunggu dan menunggu hingga lebih banyak lagi korban berjatuhan, meskipun saya sadar betul akan keterbatasan dana yang ada," kata  Effendi.

    Karena itu, Effendi menegaskan bahwa dirinya menolak usulan pemerintahan Jokowi untuk memotong anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI pada APBN 2017. "Jangankan untuk mencapai level medium, level MEF (Minimum Essential Force) saja kita belum bisa mencapainya," kata Effendi.

    FAJAR PEBRIANTO | WD


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.