Jimly: Ketua KPU Husni Kamil Manik Layak Dapat Penghargaan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, dan mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa melayat ke rumah duka Ketua KPU Husni Kamil Manik di Pejaten, Jakarta, 8 Juli 2016. TEMPO/Ahmad Faiz.

    Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, dan mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa melayat ke rumah duka Ketua KPU Husni Kamil Manik di Pejaten, Jakarta, 8 Juli 2016. TEMPO/Ahmad Faiz.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, mengatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik layak mendapat penghargaan dari pemerintah. "Kami dari DKPP usulkan pemerintah berikan penghargaan yang pantas," katanya di kediaman Husni, Pejaten, Jakarta, Jumat, 8 Juli 2016.

    Jimly bercerita, sebagai sesama aparat yang aktif dalam penyelenggaraan pemilu, ia kerap bertemu dengan Husni dan Kepala Badan Pengawas Pemilu, Muhammad. Ia menambahkan dirinya dan Muhammad menjadi saksi bahwa almarhum adalah pekerja keras dan cerdas.

    "Dia sangat profesional, bekerjanya tenang, hampir tidak ada masalah yang tak terselesaikan dengan baik," ujarnya.

    Jimly meminta masyarakat menghargai kinerja Husni dan komisioner KPU lainnya, yang mampu membuat penyelenggaraan pemilu sukses. Tahun lalu, kata Jimly, almarhum telah mendapatkan penghargaan bintang penegak demokrasi. "Ini cermin kinerja almarhum," ujarnya

    Husni mengembuskan nafas terakhirnya malam tadi di Rumah Sakit Pusat Pertamina pukul 21.07 WIB. Rencananya almarhum akan disalatkan di Masjid Kompleks Polri Pejaten dan akan dikebumikan di TPU Jeruk Purut.

    Beberapa tokoh tampak hadir untuk melayat ke rumah duka, seperti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Ketua Bawaslu Muhammad, dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.