Kemlu soal Pembebasan Sandera Abu Sayyaf: Kami Tunggu Manila

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri RI, Retno Lestari Priansari Marsudi (tengah), bersama empat korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 13 Mei 2016.Mereka disandera saat berlayar di perairan Cebu, Filipina, menuju Tarakan, Kalimantan Utara. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Luar Negeri RI, Retno Lestari Priansari Marsudi (tengah), bersama empat korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 13 Mei 2016.Mereka disandera saat berlayar di perairan Cebu, Filipina, menuju Tarakan, Kalimantan Utara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Damos Dumoli Agusman mengatakan setiap negara memiliki mekanisme yang mengatur masuknya militer asing ke wilayah mereka. Dalam upaya penyelamatan 7 warga negara Indonesia yang disandera di perairan Filipina Selatan, opsi militer belum diambil Indonesia karena adanya mekanisme yang dikenal sebagai 'Status of Forces Agreements' (SOFA) tersebut.

    "Itu soal bagaimana Konstitusi Filipina mengatur izin masuk tentara asing ke wilayahnya, hanya Filipina sendiri yang bisa jelaskan," ujar Damos saat dihubungi Tempo, Kamis, 7 Juli 2016.

    Menurut Damos, mekanisme yang lazim diatur dalam konstitusi negara itu bisa dimaklumi. "Hampir di setiap negara, persoalan SOFA ini berkaitan dengan kedaulatan."

    Tak lama setelah penyanderaan 7 WNI awak Kapal Charles 001 milik PT Rusianto Bersaudara dari Samarinda, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sempat menyatakan bahwa Filipina sudah memberi kelonggaran bagi TNI untuk masuk ke teritori mereka. Hal itu disepakati dalam pertemuan Ryamizard, dengan Menhan Filipina, 26 Juni lalu.

    Namun, Filipina memberi pernyataan pers susulan, bahwa izin itu berlaku hanya jika perompak yang dikejar bergerak dari laut Indonesia ke Filipina. Dengan kata lain, larangan militer asing masuk ke Filipina, masih berlaku. Hal itu pun dibahas di beberapa pertemuan akhir Menhan dan Menteri Luar Negeri Indonesia-Filipina.

    Damos tak menanggapi kemungkinan adanya fleksibilitas hukum di Filipina, yang membuka kemungkinan Indonesia mengambil opsi militer untuk menyelamatkan WNI yang disandera. "Tergantung negara masing-masing, Indonesia juga mengatur kesepakatan soal izin masuk tentara asing ke NKRI," tutur Damos.

    Mekanisme SOFA, ujar Damos, berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. "Dalam Undang Undang tentang Perjanjian Internasional, kesepakatan soal SOFA harus mendapat persetujuan DPR RI."

    Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo menegaskan pasukannya tak akan bergerak tanpa kesepakatan resmi dengan Filipina. "Tapi kalau ada perintah presiden untuk berangkat saya bersyukur. Itu yang ditunggu-tunggu prajurit TNI, semua berebut melaksanakan itu," ujar Gatot saat ditemui di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 6 Juli 2016 kemarin.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.