TEMPO.CO, Semarang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah mendesak pemerintah daerah dan pusat lebih serius di puncak arus balik mudik lebaran yang diprediksi terjadi pada akhir pekan ini. Korban meninggal karena kelelahan hingga sebanyak 12 orang di puncak arus mudik sangat disesalkan.
"Aparat kepolisian sudah mengatur lalu lintas secara maksimal tapi dimana peran pemerintah?” kata Amir Darmanto, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, dalam keterangan tertulis yang dibagikannya, Kamis 7 Juli 2016.
Dia menyebut, 12 pemudik meninggal akibat kelelahan dan lelah itu disebabkan karena lalu lintas macet terutama di Brebes. Anggota Fraksi PKS ini mencontohkan satu pemudik yang meninggal itu adalah Suharti.
Perempuan berumur 50 tahun itu meninggal setelah pingsan saat beristirahat di posko mudik PKS di Jalan Raya Karangbale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Senin 4 Juli 2016. Suharti sebelumnya menumpang Bus Sumber Alam dari Jakarta dengan tujuan Yogyakarta dan terjebak kemacetan sebelum pintu tol keluar Brebes Timur.
Tim dari posko itu sempat memberikan pertolongan pertama untuk Suharti. Tapi, karena kondisi yang semakin kritis, akhirnya korban dilarikan ke Puskesmas terdekat. Relawan berusaha menerobos kemacetan lalu lintas sejauh tiga kilometer namun akhirnya sia-sia karena Suharti tak tertolong.
Amir mendesak pemerintah membuat kebijakan yang melindungi pemudik. Misalnya, dia merinci, pemerintah menyediakan rest area atau posko mudik di tempat-tempat yang rawan macet yang jauh dari rumah penduduk, disediakan tempat MCK, pengaturan di SPBU karena pemudik harus berebutan dengan penduduk sekitar yang membeli BBM sebagian untuk dijual lagi.
Amir juga menyesalkan pernyataan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang menyatakan tak yakin soal pemberitaan tentang 12 pemudik yang meninggal saat terjebak macet di pintu keluar Tol Brebes. Suharti disebutkannya sebagai satu diantaranya.
"Jika tidak terjadi kemacetan hingga 16 jam maka pemudik bisa berkumpul bersama keluarga dengan aman dan nyaman."
ROFIUDDIN
