Cerita Sutan Bhatoegana Lebaran Pertama di Sukamiskin

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terpidana penerima uang terkait pembahasan APBN Perubahan 2013 dan penerimaan gratifikasi di Kementerian ESDM Sutan Bhatoegana berjalan keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) di Gedung KPK, Jakarta, 26 Mei 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Terpidana penerima uang terkait pembahasan APBN Perubahan 2013 dan penerimaan gratifikasi di Kementerian ESDM Sutan Bhatoegana berjalan keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) di Gedung KPK, Jakarta, 26 Mei 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Bandung – Ini adalah Lebaran pertama Sutan Bhatoegana Siregar merayakannya di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Jalan A.H. Nasution, Kota Bandung, bersama ratusan narapidana. Terpidana kasus suap APBN ini mengaku menghadapi suasana yang berbeda. Sebab, ini pertama kali ia menjalani Lebaran tanpa sanak keluarga.

    "Dinikmati saja, wajar lah kalau rindu sama keluarga, tapi nanti kita ketemu, keluarga mau pada ke sini," ujar Sutan saat ditemui Tempo seusai salat Id di lapangan tenis, Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Rabu, 6 Juli 2016.

    Sutan mengaku tidak mendapat hambatan saat menjalankan ibadah puasa di dalam Lapas Sukamiskin. Justru, kini dia memiliki waktu luang yang bisa digunakan untuk menjalankan ibadah selaku umat muslim.

    "Kurang lebih sama saja saya melihat di sini justru seperti di asrama haji, tiap salat berjamaah, tarawih bareng. Jadi ada suasana kebersamaan lah," ucapnya.

    Hadir pula beberapa napi pelaku tindak pidana korupsi dalam barisan jemaah yang melaksanakan salat Id. Di antaranya Anas Maamun, terpidana kasus korupsi suap alih fungsi lahan kelapa sawit di Provinsi Riau. Annas terlihat tergesa-gesa dan langsung bergegas seusai acara salat Id. "Maaf saya lagi sakit," ujar Annas sambil menepuk dadanya saat disambangi wartawan.

    Sementara itu, napi lainnya, seperti Andi Mallarangeng, Muhammad Nazaruddin, dan Sutan terlihat bersalam-salaman dengan napi lain sebelum meninggalkan lapangan tenis.

    AMINUDIN A.S.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.