Petinggi Demokrat Enggan Komentari Kasus Putu Sudiartana  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan pandangan Partai terhadap isu nasional terkini di Cikeas, Bogor, 10 Juni 2016. SBY menyampaikan tujuh isu penting, terutama pada isu Ekonomi dan Hukum. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan pandangan Partai terhadap isu nasional terkini di Cikeas, Bogor, 10 Juni 2016. SBY menyampaikan tujuh isu penting, terutama pada isu Ekonomi dan Hukum. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.COJakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan enggan berkomentar terkait dengan operasi tangkap tangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, I Putu Sudiartana, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

    "Kita omongin Mudik Demokrat dulu, ya," katanya saat melepas peserta Mudik Demokrat di Senayan, Jakarta, Ahad, 3 Juli 2016. 

    Partai Demokrat hari ini melepas sekitar 5.000 peserta mudik gratis 2016. Seusai acara, Hinca tetap menolak berkomentar soal kader partainya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK itu. 

    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak dapat dimintai komentar. "Maaf ya, untuk saat ini tidak ada doorstop," ujar Ketua Divisi Komunikasi Publik Demokrat Imelda Sari.

    Pernyataan terkait dengan Putu Sudiartana keluar dari mulut Ruhut Sitompul. Rekan Putu di Komisi Hukum DPR ini mengatakan partainya tidak segan memecat kader yang menjadi tersangka korupsi. "Demokratis tegas, apabila ada dua alat bukti jadi tersangka," tuturnya. Menurut Ruhut, Putu Sudiartana tidak lagi memiliki status di Demokrat. "Sedang kami proses (pemecatan)."

    Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan partainya telah memberikan sanksi tegas kepada Putu. "Berupa pemberhentian dari seluruh jabatan partai," ucapnya, Rabu pekan lalu.

    Putu Sudiartana ditangkap KPK pada Rabu dinihari, 29 Juni 2016. Ia diduga terlibat suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Barat. Bukti yang digunakan KPK adalah transfer senilai Rp 500 juta dalam waktu berdekatan.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.