PAD Jawa Barat Meningkat  

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PAD Jawa Barat Meningkat

    PAD Jawa Barat Meningkat

    INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan apresiasinya kepada  Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Barat yang telah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat pada APBD Tahun Anggaran 2015. Naiknya pendapatan ini, menurut Aher, ini merupakan hasil dari kinerja pemerintahan yang baik.

    “Alhamdulillah pajak daerah naik, terlampaui. jadi tidak  minus. Surplus semuanya. Kita apresiasi Dinas Pendapatan Daerah dan dinas-dinas yang menghasilkan uang, yang telah bekerja luar biasa ,” kata Aher usai rapat paripurna di Gedung DPRD, Bandung pada Kamis, 30 Juni 2016.

    Aher  didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2015.

    Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI  pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jawa Barat tentang penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 pada  2 Juli 2015,  Jawa Barat bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) untuk  ke-5 kalinya.

    Berdasarkan hasil audit itu, diketahui realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 sudah sesuai dengan struktur APBD yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan daerah yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah hingga 31 Desember 2015 dapat direalisasikan sebesar Rp 24,00 triliun lebih atau 100,12% dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp 23,98 triliun.

    Sedangkan, pendapatan daerah yang bersumber dari PAD TA 2015 realisasinya mencapai Rp 16,03 triliun lebih atau sekitar 104,01% dari angaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 15,41 triliun lebih. Penerimaan PAD ini bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

    Adapun pajak daerah pada TA 2015 mencapai Rp 14,61 triliun lebih atau sekitar 102,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 14,27 triliun lebih. Sedangkan  realisasi retribusi daerah mencapai Rp 73,40 milyar lebih atau sekitar 124,38% dari anggaran yang ditetapkan Rp 59,01 milyar lebih.

    Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan realisasinya mencapai Rp 281,66 milyar lebih atau 101,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 278,69 milyar lebih. Sedangkan penerimaan dari lain-lain PAD yang sah terealisasi  Rp 1,06 triliun lebih atau mencapai 132,43% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 800,94 milyar lebih.

    Terkait  Belanja Daerah untuk APBD TA 2015, direalisasikan  Rp 24,41 triliun lebih atau sekitar 87,98% dari alokasi anggaran senilai Rp 27,75 triliun lebih. Belanja Daerah ini mencakup belanja tidak langsung terealisasi  Rp 19,25 triliun lebih atau 88,79% dari alokasi anggaran sebesar Rp 21,68 triliun lebih. Sementara belanja langsung yang terealisasi  Rp 5,16 triliun lebih atau 85,08% dari alokasi anggaran sebesar Rp 6,06 triliun lebih.

    Dari sisi pembiayaan daerah, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah naik sebesar Rp 4,55 triliun lebih atau 100,06% dari anggaran yang ditetapkan  Rp 4,54 triliun lebih. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 660,00 milyar atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. Sementara  pembiayaan netto mencapai Rp 3,89 triliun lebih atau 100,07% dari anggaran yang ditetapkan Rp 3,88 triliun lebih.

    Dari keseluruhan anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2015,  diketahui dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan atau SILPA  mencapai Rp 3,48 triliun lebih.

    Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari berharap ada peningkatan realisasi anggaran oleh Pemprov Jawa Barat. "Penyerapan APBD bisa maksimal.  Hasil pembangunan, hasil atau output, out come yang diharapkan dari APBD ini sesuai dengan harapan masyarakat Jawa Barat,"'kata Ineu.

    Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jawa Barat TA 2015 ini akan dibahas ditingkat komisi usai libur Lebaran mendatang. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

    PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga senator yang melakukan modus yang sama di kasino.