Pembebasan Sandera, Menteri Pertahanan: TNI Tak Mau Merecoki

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto dokumen kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina. Kelompok yang mengklaim berafiliasi dengan ISIS ini menuntut uang tebusan bagi 10 WNI awak kapal Brahma 12. AP

    Foto dokumen kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina. Kelompok yang mengklaim berafiliasi dengan ISIS ini menuntut uang tebusan bagi 10 WNI awak kapal Brahma 12. AP

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyatakan lokasi tujuh WNI anak buah kapal (ABK) yang disandera kelompok bersenjata di Filipina sudah diketahui. Namun TNI tidak akan mengirim pasukan karena tak mau merecoki rencana tentara Filipina.

    Menurut Ryamizard, korban yang semula disandera di pegunungan utara Kepulauan Sulu telah dipindahkan ke arah selatan di wilayah yang disebut Panadao.

    "Sudah tiga-empat hari ini di sana. Nanti, kalau digeser lagi, entah ke mana, intelijen ada di sana semua, pasti saya diinformasikan," ucap Ryamizard di Jakarta, Jumat, 1 Juli 2016.

    Meskipun telah mengetahui lokasi penyanderaan ketujuh ABK, ujar dia, sesuai dengan kesepakatan dua negara, pasukan Indonesia belum bisa dikerahkan untuk membebaskan sandera.

    Saat ini 6.000-10 ribu pasukan Filipina telah diposisikan untuk mengepung wilayah penyanderaan. "Jangan ngrecoki dululah, kecuali kalau kita diminta untuk sama-sama baru kita lakukan," tuturnya.

    Komunikasi dan koordinasi terkait dengan pembebasan ABK terus dilakukan Ryamizard dengan mantan Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin dan Menhan Filipina yang baru dilantik di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte, Delfin Lorenzana.

    "Saat saya koordinasi, Menhan yang lama dan baru itu nempel terus. Apa pun yang kita bicarakan, Menhan yang baru pasti lapor ke Presiden Duterte, jadi nyambung," kata Ryamizard.

    Pada 23 Juni 2016, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendapat informasi bahwa telah terjadi penyanderaan terhadap WNI ABK tugboat Charles 001 dan tongkang Robby 152, sebagaimana yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Jumat, 24 Juni 2016.

    Retno menyatakan penyanderaan terhadap tujuh ABK Indonesia itu terjadi di Laut Sulu dalam dua tahap, yaitu pada 20 Juni sekitar pukul 11.30 waktu setempat dan sekitar 12.45 waktu setempat, oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda.

    Retno menegaskan, pemerintah Indonesia akan melakukan semua cara yang memungkinkan untuk membebaskan para ABK yang disandera tersebut melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Filipina.

    ANTARA

    Baca juga:
    Lagi, Anggota DPR Terjerat Suap: Inilah 3 Jebakan Politikus
    Proyek Pulau G Distop, Agung Podomoro: Kami Dihabisi Namanya



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.