TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan rencana pembangunan pangkalan militer di Kepulauan Natuna masih berlanjut. Menurut dia, koordinasi lintas sektor lembaga pertahanan menjadi kunci keberlanjutan proyek tersebut.
"Itu kan rencana dari September 2015. Diawali kebijakan saya selaku Menhan dan pelaksanaannya ditindaklanjuti Panglima TNI," kata Ryamizard di kompleks Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat, 1 Juli 2016.
Menurut Ryamizard, pembangunan infrastruktur berupa pangkalan militer itu sesuai dengan kebutuhan setiap sektor pertahanan di lapangan. Dia belum memberikan informasi apa pun mengenai anggaran pembangunannya.
"Nanti yang udara ditangani Kepala Staf TNI Angkatan Udara, di laut oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Soal runaway, jalur kapal, itu mereka (yang mengurus)," ujarnya.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Mei lalu, sempat mengungkapkan rencana pembangunan pangkalan di Natuna. Salah satu alasannya adalah menguatkan pengindraan TNI dalam pengawasan dan antisipasi konflik Laut Cina Selatan. Rencana pembangunan pangkalan militer, kata dia, berlangsung juga di sejumlah wilayah perbatasan lain.
"Pangkalan bukan hanya di Natuna (Kepulauan Riau), tapi juga Morotai (Maluku Timur), Biak (Papua), dan Saumlaki (Maluku Tenggara Barat). Tempat-tempat terluar," tutur Gatot.
Dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan, Gatot menekankan TNI berpedoman pada kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia. "Pemerintah sudah mengimbau agar semua negara mewujudkan situasi aman di Laut Cina Selatan dan tak memicu instabilitas karena itu urat nadi ekonomi dunia," ucap Gatot.
YOHANES PASKALIS