Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gubernur Sumbar Copot Pejabat Penyuap Putu Sudiartana  

Editor

Mustafa moses

image-gnews
Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Prov Sumatera Barat Suprapto mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan keluar dari gedung KPK, Jakarta, 30 Juni 2016. Suprapto akan ditahan di Rutan KPK cabang Rutan Salemba Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Prov Sumatera Barat Suprapto mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan keluar dari gedung KPK, Jakarta, 30 Juni 2016. Suprapto akan ditahan di Rutan KPK cabang Rutan Salemba Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.COPadang - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memberhentikan sementara Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Suprapto. Alasannya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Suprapto sebagai tersangka kasus suap.

"Ya (sudah diberhentikan sementara). Sudah ada gantinya," ujarnya, Kamis, 30 Juni 2016.

Suprapto ditangkap tangan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa, 28 Juni, di rumahnya di Kota Padang. Ia diduga memberikan suap kepada anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, I Putu Sudiartana.

Irwan menunjuk Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Sumatera Barat Ridha Sutrian Putra sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan urusan prasarana jalan, tata ruang, dan permukiman bisa berjalan dengan baik di Sumatera Barat.

BacaKPK Tangkap Anggota Komisi III DPR Putu Sudiartana

Irwan enggan menanggapi kasus yang sedang dialami Suprapto. Ia ingin menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK. "No comment… Kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di KPK," katanya.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruangan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman Sumatera Barat Suprapto, Kamis, 30 Juni. Menurut seorang petugas keamanan di kantor itu, mereka tiba sekitar pukul 13.30.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penyidik terlihat memeriksa sejumlah ruangan di kantor yang terletak di Jalan Taman Siswa, Kota Padang, Sumatera Barat, tersebut. Di antaranya ruang Kepala Dinas yang terletak di lantai 2, ruang program, ruang monitor di lantai 1, dan ruang Bidang Pelaksana Jalan dan Jembatan di lantai 3. Setiap ruangan dijaga ketat aparat kepolisian.

BacaKPK Bawa 1 Koper Setelah Geledah Ruangan Putu Sudiartana 

Dari pantauan Tempo, beberapa penyidik yang mengenakan rompi krem dengan label KPK terlihat keluar-masuk ruang Kepala Dinas. Sekitar pukul 16.00, lima penyidik terlihat keluar dari kantor. Mereka menuju kendaraan yang terletak di parkiran. Namun lima penyidik itu enggan berkomentar.

Sejumlah penyidik yang masih berada di kantor mendapat pengamanan ketat. Seorang penyidik perempuan terlihat keluar dari ruang program membawa koper hitam. Dia membawanya ke ruang Kepala Dinas.

ANDRI EL FARUQI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ribuan Warga Kota Padang Terdampak Banjir

40 hari lalu

Foto udara banjir di Nagari Kampung Galapuang, Ulakan Tapakis, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Minggu, 7 Mei 2023. Banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya sungai tersebut menyebabkan sedikitnya 150 rumah di dua korong (kampung) di nagari tersebut terendam dan ratusan warga mengungsi. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Ribuan Warga Kota Padang Terdampak Banjir

Lebih dari 8.000 warga Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat, terdampak banjir yang terjadi sejak Kamis, 7 Maret 2024, pukul 16.00 WIB.


Tiga Orang Meninggal Dunia Pasca Banjir dan Longsor di Kabupaten Padang Pariaman

41 hari lalu

Warga melihat bangunan rusak akibat banjir bandang di Nagari Pariangan, Tanah Datar, Sumatera Barat, Rabu, 6 Desember 2023. Hujan lebat yang mengguyur hulu sungai lereng Gunung Marapi mengakibatkan banjir bandang yang menerjang sejumlah nagari di kabupaten itu. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Tiga Orang Meninggal Dunia Pasca Banjir dan Longsor di Kabupaten Padang Pariaman

Bencana banjir dan tanah longsor akibatkan tiga korban meninggal dunia, wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.


Listrik PLN Bantu Pabrik Jagung Milik Pemprov Sumbar Tingkatkan Produksi

44 hari lalu

Listrik PLN Bantu Pabrik Jagung Milik Pemprov Sumbar Tingkatkan Produksi

Suplai daya listrik 555 kVA mampu meningkatkan produktivitas pabrik hingga 50 ton per hari.


Menanti Kiprah Gubernur Mahyeldi di Sudirman 51

19 Februari 2021

Amrizal Rengganis.
Menanti Kiprah Gubernur Mahyeldi di Sudirman 51

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan wakilnya membutuhkan dukungan banyak pihak untuk membangun negeri menjadi lebih baik, makmur dan sejahtera.


Sekda Sumatera Barat, Pernah Jadi Porter dan Petinju

2 Oktober 2018

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meninjau lokasi kebakaran di lantai 2 Pasar Atas Kota Bukittinggi, 30 Oktober 2017. Api mulai terlihat menyala sekitar pukul 05.40 WIB. Tempo/Andri Faruqi
Sekda Sumatera Barat, Pernah Jadi Porter dan Petinju

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melantik Alwis yang pernah menjadi porter bandara dan petinju sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) setempat.


Pengusaha Rusia Berminat Kembangkan Kereta Api di Sumatera Barat

13 Agustus 2018

Pembangunan rel Kereta Api (KA) Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padangpariaman, Sumatera Barat, 19 November 2015. ANTARA/Iggoy el Fitra
Pengusaha Rusia Berminat Kembangkan Kereta Api di Sumatera Barat

Rusia sebelumnya juga tertarik untuk membangun proyek kereta api di Kalimantan Timur.


Tersangka Suap Satelit Bakamla Kembalikan Uang Suap ke KPK

20 Juli 2018

Anggota DPR, Fayakhun Andriadi memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tipikor, Jakarata, 31 Januari 2018. Sidang ini beragenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla yang dibiayai APBN-P tahun 2016.  TEMPO/Imam Sukamto
Tersangka Suap Satelit Bakamla Kembalikan Uang Suap ke KPK

Fayakhun Andriadi, tersangka suap satelit bakamla, mengembalikan uang Rp 2 miliar ke KPK.


Datang ke KPK dalam Suap Eni Saragih, Idrus Marham Irit Bicara

19 Juli 2018

Menteri Sosial Idrus Marham (kedua kiri) menandatangani prasasti Desa Sejahtera Mandiri di Ciburial, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, 12 Juli 2018. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Datang ke KPK dalam Suap Eni Saragih, Idrus Marham Irit Bicara

Menteri Sosial Idrus Marham memenuhi panggilan KPK. Ia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka suap proyek PLTU Riau-1 Eni Saragih.


Suap PLTU Riau, KPK Geledah Ruang Kerja Eni Saragih di DPR

16 Juli 2018

Ekspresi Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih saat masuk ke mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Sabtu malam, 14 Juli 2018. Eni Saragih resmi ditahan KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atas kasus dugaan suap terkait dengan proyek pembangunan PLTU Riau-1. TEMPO/Fakhri Hermansyah.
Suap PLTU Riau, KPK Geledah Ruang Kerja Eni Saragih di DPR

KPK menggeledah ruang Eni Saragih terkait perkara suap PLTU Riau.


Eksklusif Eni Saragih: Saya Pikir Rezeki dari Swasta itu Halal

16 Juli 2018

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan pada Sabtu malam, 14 Juli 2018. Dari hasil OTT tersebut, KPK menangkap 12 orang dan menyita Rp 500 juta. Uang itu diduga terkait dengan tugas Komisi VII. TEMPO/Fakhri Hermansyah.
Eksklusif Eni Saragih: Saya Pikir Rezeki dari Swasta itu Halal

Tersangka dugaan suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Riau Eni Saragih mengakui menerima uang dari swasta.