Demokrat: OTT Putu Sudiartana Paling Lemah dalam Sejarah KPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) bersama  Laode M. Syarif (kedua kanan) dan Pelaksana Harian (Plh) Humas KPK, Yayuk Andriati (tengah) menyaksikan penyidik menunjukkan sejumlah barang bukti disela jumpa pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung KPK, 29 Juni 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) bersama Laode M. Syarif (kedua kanan) dan Pelaksana Harian (Plh) Humas KPK, Yayuk Andriati (tengah) menyaksikan penyidik menunjukkan sejumlah barang bukti disela jumpa pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung KPK, 29 Juni 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat menilai, pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi soal operasi tangkap tangan (OTT) terhadap I Putu Sudiartana merupakan pernyataan paling lemah dalam sejarah OTT KPK.

    "Tidak ada keterangan KPK yang menunjukkan terjadinya OTT seperti yang biasa kita dengar," kata Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Amir Syamsuddin pada Rabu, 29 Juni 2016, di Cafe de Pana, Menteng, Jakarta.

    Baca juga:  Lagi, Anggota DPR Terjerat Suap: Inilah 3 Jebakan Maut Politikus

    Kader Demokrat, I Putu Sudiartana, yang juga anggota Komisi III DPR, ditangkap KPK pada Selasa, 28 Juni 2016, dalam kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatera Barat. KPK menyatakan penangkapan ini termasuk OTT karena ada bukti transfer.

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik bahkan mengatakan penjelasan KPK soal OTT Putu Sudiartana adalah pernyataan paling lemah yang ada dalam sejarah OTT KPK. "Kami tidak mendapatkan jawaban eksplisit yang menunjukkan OTT Putu Sudiartana. Ini adalah pernyataan paling lemah dari KPK soal OTT," ucap Rachland.

    Apa yang dilakukan KPK terhadap Putu Sudiartana tidak lazim seperti biasanya, misalnya ada uang yang disita saat penangkapan. KPK, kata dia, justru menyatakan yang menjadi bukti adalah transfer. "Ini tidak lazim seperti OTT biasanya," tutur Rachland.

    Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan pihaknya masih menunggu kejelasan KPK soal hal-hal yang dimaksud OTT. "Itu masih menjadi pertanyaan kami semua. Kami berharap bisa mendapat jawaban segera mungkin," kata Hinca.

    KPK menangkap Putu Sudirtana atas dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Barat. Transfer Rp 500 juta dalam waktu berdekatan menjadi bukti KPK dalam mengusut dugaan kasus suap tersebut.

    AMIRULLAH

    Baca juga:
    Lagi, Anggota DPR Terjerat Suap: Inilah 3 Jebakan Maut Politikus
    Ditangkap KPK, Ini Profil Politikus Demokrat Putu Sudiartana  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.