Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

H-7 Lebaran, Perusahaan Wajib Beri THR

image-gnews
H-7 Lebaran, Perusahaan Wajib Beri THR
H-7 Lebaran, Perusahaan Wajib Beri THR
Iklan

INFO JABAR - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Ferry Sofwan melakukan pengecekan ke salah satu perusahaan tekstil di Kota Bandung terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Sidak yang dilakukan pada Rabu, 29 Juni 2016  dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan telah mendapatkan haknya.

Menurut Deddy, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”), H-7 atau 7 hari sebelum Idul Fitri seluruh karyawan di setiap perusahaan harus sudah mendapatkan THR.

Dari hasil sidak itu, Deddy mendapati hampir seluruh perusahaan di wilayah Jawa Barat sudah melaksanakan kewajibannya. Untuk itu, Deddy menyampaikan apresiasinya kepada perusahaan-perusahaan yang sudah membayarkan THR kepada karyawannya. “Ini menggembirakan, saya apresiasi, THR sudah turun semua bahkan disini tanggal 24 sudah turun,” ujar Deddy.

Kondisi seperti ini, lanjut Deddy, semakin memperlihatkan bahwa berinvestasi di Jawa Barat sangatlah menguntungkan, terbukti perusahaan-perusahaan pun tak ada yang menunggak pembayaran THR. “Ini artinya masih cukup menguntungkan berinvestasi di Jawa Barat,” kata Deddy.

Meskipun demikian, kata Deddy, pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda hingga pemberhentian operasi.

“Rencana kita akan sidak tiga pabrik lagi di Cimahi, kalau ada yang melanggar harus ada sanksinya,” kata Deddy.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Ferry Sofwan menyatakan, ada 200 orang tenaga pengawas ketenagakerjaan di kota/kab se-Jabar yang diturunkan untuk mengawasi dan mendatangi perusahaan-perusahaan dan memastikan para pekerjanya mendapatkan THR.

"Selain itu juga di Kantor Disnakertrans Jabar, ada posko-posko pengaduan yang menampung laporan dari perorangan, serikat pekerja untuk urusan THR ini. Posko stand by dari H-17 Idul Fitri (10 hari sebelum H-7) sampai nanti setelah Idul Fitri," kata Ferry. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.