Apresiasi Satgas 115, Jokowi: Hapus Ego Antarlembaga

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi meninjau KRI Imam Bonjol 383 usai memimpin rapat terbatas tentang Natuna di perairan Natuna, Kepulauan Riau, 23 Juni 2016. KRI Imam Bonjol menangkap kapal nelayan Cina yang diduga menangkap ikan di perairan Natuna, pada 17 Juni 2016. ANTARA/Setpres-Krishadiyanto

    Presiden Jokowi meninjau KRI Imam Bonjol 383 usai memimpin rapat terbatas tentang Natuna di perairan Natuna, Kepulauan Riau, 23 Juni 2016. KRI Imam Bonjol menangkap kapal nelayan Cina yang diduga menangkap ikan di perairan Natuna, pada 17 Juni 2016. ANTARA/Setpres-Krishadiyanto

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja satuan tugas (satgas) pemberantasan penangkapan ikan ilegal atau disebut sebagai Satgas 115. Menurut dia, keberhasilan satgas menjaga wilayah laut Indonesia dan menangkap kapal asing merupakan bukti kekompakan antarlembaga.

    "Ini harus dijaga dan hal seperti ini sudah lama hilang," kata Jokowi di hadapan peserta rapat koordinasi nasional Satgas 115 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 29 Juni 2016. Menurut dia, buruknya kinerja kementerian atau lembaga selama ini lantaran tidak ada kerja sama dan lebih mementingkan ego sektoral.

    Menurut Jokowi, lemahnya kerja sama antarlembaga di sektor maritim sebelum kehadiran satgas menjadi titik celah bagi kapal-kapal asing memanfaatkan potensi laut Indonesia. Ia meminta Satgas 115 konsisten menjaga wilayah perairan Indonesia.

    Satgas 115 merupakan gabungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Satgas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal.

    Berdasarkan laporan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dalam satu tahun terakhir, Satgas 115 sudah menenggelamkan 176 kapal yang ketahuan mencuri ikan di laut Indonesia.

    Menurut Jokowi, pemerintah akan menyiapkan industri perikanan. Dia meminta pemerintah daerah menyiapkan lahan dan infrastruktur penunjang. "Kita harus melangkah ke industri perikanan modern agar ada nilai tambah dan serap tenaga kerja," ucapnya.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.