TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan kabar bahwa pemerintah Filipina kini mengizinkankan pergerakan TNI di wilayah perairan mereka. Namun, Luhut belum memastikan akan ada operasi militer untuk penyelamatan tujuh warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf, sejak 21 Juni lalu.
"Sedang kami finalisasi, kita tunggulah pemerintahan Filipina yang baru," ujar Luhut dalam acara buka bersama Wahid Foundation di Menteng, Selasa, 28 Juni 2016.
Pergantian kabinet pemerintah Filipina dijadwalkan pada 30 Juni 2016. Sebelum itu, pihak Indonesia, diwakili Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sudah menemui Menteri Pertahanan Filipina, baik yang berasal dari yang lama, maupun yang akan segera menjabat.
Pembicaraan yang berlangsung pada 26 Juni lalu itu menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satunya terkait dengan pemberian kelonggaran pada TNI untuk masuk ke Filipina guna menyelamatkan para WNI anak buah kapal Charles milik perusahaan dari Samarinda, Kalimantan, tersebut.
Baca: Baru 7 Bulan Jadi Pelaut, ABK TB Charles Ini Disandera
Luhut merasa tak perlu menambahkan informasi yang sudah diungkapkan pada Selasa siang. "Menhan sudah dari sana (Manila), sudah ada statement. Jadi kami sedang rancang detail (penyelamatan WNI) seperti apa," ujarnya.
Dia belum ingin mengungkap rincian rencana penyelamatan tujuh WNI tersebut. Namun, dia tak menampik adanya kerja sama militer Indonesia dan Filipina dalam menangani kasus penyanderaan WNI, yang tahun ini sudah terjadi sebanyak tiga kali. Kasus sebelumnya terjadi pada periode Maret-April 2016.
Baca: Begini Isi Pembicaraan Telepon Keluarga Korban Penyanderaan
"Saya belum berani berspekulasi, tapi yang penting kunjungan Menhan ke Filipina, bermanfaat untuk proses penyelesaian," tutur Luhut.
Ryamizard tak menampik penyusunan prosedur pengamanan jalur laut tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina, sudah di tahap akhir. "Patroli bersama? Bisa. Jadi kita latihan bersama, dan saya sudah minta Asisten Operasional (Asop) TNI untuk berkoordinasi untuk teknis di lapangan, mereka yang buat," kata Ryamizard.
Baca: Menteri Pertahanan: Operasi Pembebasan Sandera Abu Sayyaf Bisa Setiap Saat
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini mengaku bahwa kebijakannya, terkait dengan pengamanan laut, diterima pemerintah Filipina. Namun, Ryamizard tak mengungkap detail ide apa saja yang dia ajukan.
Ryamizard pun mengapresiasi komitmen pemerintah Filipina terhadap keselamatan WNI. Di tengah kesibukan pergantian kabinet, kata Ryamizard, Filipina masih bisa merespons baik.
"Mereka serius dan kita harus serius. Dengan banyak kegiatan dia (Filipina) masih menyempatkan waktu. Ini kan luar biasa," ujarnya.
Baca: TNI: Penyandera WNI di Filipina Minta Tebusan Rp 65 Miliar
Di samping itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah menyatakan pergantian pemerintah Filipina tak akan pengaruhi penyelamatan WNI. Komunikasi kedua negara pun tak pernah putus.
"Segera setelah peralihan pemerintahan (Filipina) ke yang baru, pada 30 Juni 2016, saya akan bertemu Menlu baru Filipina," ujar Retno di Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Selasa.
YOHANES PASKALIS
