TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia mencari tahu isi kandungan vaksin palsu yang beredar. Namun perlu waktu, sebab Badan POM belum menerima sampel dari kepolisian.
"Ini barang sitaan, tidak bisa ambil begitu saja," kata Nila dalam rapat bersama Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 27 Juni 2016. (baca: Polisi Ungkap Peredaran Lima Vaksin Palsu di Jakarta)
Menurut Nila, kementeriannya sedang menunggu isi vaksin tersebut. Alternatif yang dapat dilakukan saat ini adalah vaksinasi ulang terhadap anak yang diduga menjadi korban. Sebab, vaksin bertujuan agar tubuh anak kebal. "Itu tidak terjadi bila vaksinnya tidak tepat," ujarnya.
Komisi Kesehatan mempertanyakan sikap Badan POM yang terkesan tidak proaktif sehingga belum tahu isi vaksin yang dipalsukan tersebut. "Ini sudah 5 hari, seharusnya sudah ada itu barang di meja Badan POM," kata anggota asal Fraksi Partai Amanat Nasional, Saleh Daulay.
Pelaksana tugas Kepala Badan POM, Tengku Bahdar Johan Hamid, mengaku telah menerima sampel dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri kemarin. Ia belum tahu kandungan dalam vaksin palsu itu. "Tunggu minimal 3 hari," ujarnya. (Baca: Peredaran Vaksin Palsu, BPOM: Ditemukan Empat Lokasi Baru)
Komisi Kesehatan pun meminta Kementerian Kesehatan dan Badan POM menyampaikan laporan hasil investigasi terkait dengan penanganan kasus ini maksimal 30 Juni 2016. Nila menuturkan, sampai saat ini, dugaan vaksin palsu baru berdasarkan pantauan fisik, belum dilandasi hasil uji lab. "Diproduksinya di perumahan dan bentuk kemasannya tidak sesuai. Ada sesuatu yang tidak benar," ucapnya.
(Baca: Dede Yusuf: Buat Vaksin Palsu Ternyata Mudah)
AHMAD FAIZ
