Politikus PDIP Kritik Pemerintah Tak Tegas ke Perompak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Effendy Simbolon. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Effendy Simbolon. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Effendi M.S. Simbolon mengatakan pemerintah Indonesia tak belajar dari insiden perompakan yang pernah terjadi terhadap dua kapal tongkang asal Indonesia beserta sepuluh warga negara Indonesia awak kapal itu pada April 2016. Pemerintah Indonesia dianggap tak tegas karena penyanderaan kembali terulang.

    "Salah satu faktor, menurut saya, karena ketidaktegasan pemerintah dalam menyikapi adanya perompakan," kata politikus PDI Perjuangan itu di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 27 Juli 2016. Namun, ia melihat ada usaha pemerintah dan TNI memperbaiki pola penjagaan di batas wilayah perairan Filipina.

    Tujuh ABK kapal tug boat Charles asal Indonesia diduga diculik kelompok militan Abu Sayyaf di perairan Filipina. Kabar ini datang dari Megawati Ahmad, istri dari ABK yang bernama Ismail. Kapal Charles berlayar ke Filipina pada awal Juni 2016 bermuatan batu bara dan 13 awak. TNI semula mengkonfirmasi bahwa kejadian itu hanya upaya penipuan dan pemerasan belaka. Namun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan kabar adanya penyanderaan itu.

    Effendi menduga uang sebagai motif perompak membajak kapal bermuatan batu bara. Pada penyanderaan sebelumnya, pemerintah tak membuka informasi pembebasan sandera secara gamblang. "Kami tidak tahu sebenarnya sandera yang lalu (April 2016) itu dibebaskan atau ditebus. Tidak ada yang jelas dari pemerintah," katanya.

    Ia hanya bisa menduga-duga ada keterlibatan TNI yang diiringi dengan upaya pembayaran tebusan. Apabila dugaannya benar, kata dia, ini menjadi preseden buruk. "Ini menjadi titik lemah untuk dijadikan sumber, mungkin, biaya operasional mereka (kelompok penyandera)," katanya.

    Kritik lain dilontarkan pula oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli meminta pemerintah menerbitkan travel warning menyusul penyanderaan tujuh anak buah kapal asal Indonesia di perairan Filipina. Menurut dia, sikap tersebut perlu diambil karena kasus itu bukan yang pertama. "Seharusnya tidak boleh masuk lubang yang sama," katanya.

    ARKHELAUS WISNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.