Penyanderaan 7 ABK, Menteri Retno: Tim Sudah Bergerak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai rapat koordinasi di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, 24 Juni 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai rapat koordinasi di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, 24 Juni 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.COJakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan terulangnya penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata di perairan Filipina. Kelompok yang diduga sebagai Abu Sayyaf, Rabu, 22 Juni 2016, dikabarkan menyandera tujuh warga negara Indonesia. Mereka adalah anak buah kapal tarik Charles milik PT Rusianto Bersaudara dari Samarinda.

    Retno mengatakan sudah dilangsungkan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan. "Ada tiga hal yang bisa saya sampaikan sebagai hasil rapat koordinasi," katanya di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat, 24 Juni.

    Menurut Retno, langkah pertama, pemerintah Indonesia akan menghidupkan kembali crisis center yang pernah bekerja dalam kasus penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf sebelumnya. "Ada tim yang akan segera bergerak sebagai upaya pelepasan sandera seperti beberapa waktu lalu," ujarnya.

    Langkah kedua, pemerintah Indonesia sedang memperkuat komunikasi dengan pemerintah Filipina. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi yang detail mengenai penyanderaan tujuh WNI tersebut. "Sudah ada informasi soal lokasi dan pihak penyandera, tapi masih butuh verifikasi," ucap Retno.

    Adapun langkah ketiga, pemerintah Indonesia akan melanjutkan moratorium pengiriman batu bara ke Filipina Selatan. Moratorium dilakukan sampai ada jaminan keamanan dari pemerintah Filipina berkaitan dengan aktivitas pengiriman batu bara ke negara itu. "Lebih dari 90 persen kebutuhan batu bara Filipina Selatan bergantung pada ekspor dari Indonesia," tuturnya.

    Sebelumnya, Luhut Pandjaitan sudah membenarkan kabar penyanderaan itu saat ditanya wartawan pada Kamis malam, 23 Juni. Dia mengaku mendapatkan kepastian dari Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, dan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.

    Meski demikian, Luhut belum bisa menjelaskan lebih jauh peristiwa yang terjadi di perairan Filipina itu, terlebih soal penyandera yang diduga berasal dari pihak Abu Sayyaf. Kabar ini pun sempat diragukan kebenarannya.

    Luhut memastikan pemerintah Indonesia akan mencari kejelasan kabar yang berawal dari kesaksian istri salah seorang WNI yang disandera. "Karena ini beritanya naik-turun, kan. Terus terang, saya ingin dalami."

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.