Secara Aklamasi, DPR Setujui Tito Karnavian Menjadi Kapolri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian bersiap mengikuti uji kepatutan dan kelayakan bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 23 Juni 2016. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tersebut merupakan calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian bersiap mengikuti uji kepatutan dan kelayakan bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 23 Juni 2016. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tersebut merupakan calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat secara aklamasi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo agar Komisaris Jenderal Tito Karnavian menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tito akan menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan pensiun akhir Juli ini.

    "Secara mufakat kami menyetujui pemberhentian dengan hormat jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Tito Karnavian," kata Ketua Komisi Bambang Soesatyo dalam rapat pleno di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2016. Keputusan ini selanjutnya akan dibawa dalam sidang paripurna DPR pada 28 Juni 2016.

    SIMAK: Ketika Tito Karnavian Ditanya Loyalitasnya kepada Presiden

    Sepuluh fraksi di Komisi Hukum DPR menilai Tito sudah berhasil menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung hari ini dengan baik. Dalam uji kelayakan itu, Tito harus menjawab aneka pertanyaan dari anggota dan pimpinan Komisi Hukum DPR. Tito juga menyampaikan visi dan misinya menjadi Kapolri.

    SIMAK: Uji Kelayakan Calon Kapolri, Ini Program Tito Atasi Teroris 

    Demi uji kelayakan itu pula, Komisi Hukum DPR  juga telah mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Kepolisian Nasional untuk meminta masukan soal rekam jejak Tito. Hasilnya, Tito bersih dari tindak pidana korupsi, transaksi mencurigakan, dan catatan hitam dalam rekam jejaknya.

    "Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) atas nama Tuhan yang Maha Esa menyetujui pencalonan Tito," kata Ahmad Basarah.

    SIMAK: Tegaskan Sikapnya, PDIP: Tito Karnavian Jadi Kapolri

    Adapun dari Fraksi Partai Golkar menyetujui Tito dengan catatan menyelesaikan kasus kejahatan luar biasa. "Narkoba, terorisme, korupsi, dan lainnya," kata Adies Kadier.

    Politikus Partai Hanura, Syarifuddin Sudding, melihat sosok Tito ialah pribadi yang tepat setelah mengunjungi kediamannya dan mendengar pemaparannya terkait dengan visi dan misi. "Tiga syarat minimal, yaitu integritas, kapabilitas, akseptabilitas, telah dipenuhi calon," ujarnya.

    SIMAK: Bambang Soesatyo Sarankan Tito Manfaatkan Budi Gunawan

    Pernyataan persetujuan pun disampaikan pula oleh sisa fraksi lainnya. Sehingga secara aklamasi Komisi Hukum menyetujui Tito.

    "Saya bersyukur, alhamdulillah ini hari yang berbahagia karena Komisi III telah menyetujui," kata Tito ditemui selepas acara uji kelayakan.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga